Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menekankan bahwa fondasi demokrasi yang kuat dan kemajuan ekonomi berkelanjutan sangat bergantung pada sistem hukum yang adil dan efektif. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah forum terbuka di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (22/5/2025), yang membahas tantangan ekonomi politik Indonesia di tengah dinamika global.

JK menjelaskan bahwa supremasi hukum (rule of law) adalah pilar utama dalam demokrasi. Hal ini berarti bahwa setiap individu, termasuk pemerintah dan lembaga negara, harus tunduk pada hukum. Kepatuhan terhadap hukum akan menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Investor akan merasa aman berinvestasi di negara yang memiliki sistem hukum yang jelas dan ditegakkan dengan baik.

"Ekonomi maju karena ada investasi, investasi maju negara aman. Negara aman karena hukumnya jalan (baik)," tegas JK.

Sebaliknya, JK mengingatkan bahwa lemahnya penegakan hukum dapat menghambat pembangunan ekonomi dan memicu berbagai masalah sosial. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat mendorong korupsi dan ketidakadilan, yang pada akhirnya akan memperburuk kondisi masyarakat miskin.

"Kalau diputar sebaliknya, ekonomi jelek karena hukum jelek, hukum jelek karena ekonomi jelek, pemerintah korupsi. Akibatnya yang makin miskin negara," ujarnya.

Selain menyoroti pentingnya hukum, JK juga menyinggung soal kesenjangan sosial yang masih tinggi di Indonesia. Ia mencontohkan kesenjangan antara kawasan elit Pantai Indah Kapuk (PIK) dengan pemukiman kumuh di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Menurut JK, salah satu penyebab kesenjangan ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak, terutama di kalangan masyarakat kelas atas. Tax ratio Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam.

Berikut poin penting yang disampaikan JK:

• Supremasi Hukum: Demokrasi dan ekonomi tidak dapat berkembang tanpa hukum yang baik dan ditegakkan secara adil.
• Investasi: Penegakan hukum yang baik menciptakan iklim investasi yang aman dan menarik.
• Kesenjangan Sosial: Kepatuhan pajak yang rendah memperburuk kesenjangan sosial.
• Tax Ratio: Tax ratio Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara tetangga.

JK berharap pemerintah dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan penegakan hukum, meningkatkan kepatuhan pajak, dan mengurangi kesenjangan sosial demi mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.