Sengketa Lahan Berlanjut: Warga Tegal Lempuyangan Menolak Surat Pengosongan dari PT KAI

Konflik antara warga Tegal Lempuyangan di Bausasran, Danurejan, Yogyakarta, dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) memasuki babak baru. Warga secara tegas menolak surat perintah pengosongan rumah yang dilayangkan oleh PT KAI pada Rabu (21/05/2025). Penolakan ini semakin memperuncing ketegangan di antara kedua belah pihak.

Menurut Anton Handriutomo, Ketua RW 01 Kampung Tegal Lempuyangan, PT KAI mengirimkan 16 surat, dengan 14 surat ditujukan langsung kepada warga dan 2 surat lainnya ditujukan kepada pemangku wilayah RW 01 dan RT 02. Warga sepakat untuk menolak menerima surat-surat tersebut secara langsung. Anton menyatakan bahwa warga telah menunjuk juru bicara resmi untuk menangani komunikasi dengan PT KAI, dan segala surat menyurat seharusnya dialamatkan kepada juru bicara tersebut.

Isi surat peringatan dari PT KAI memberikan ultimatum kepada warga untuk mengosongkan bangunan dalam waktu tujuh hari setelah surat diterima. Jika tidak, PT KAI mengancam akan melakukan penertiban secara paksa. Hal ini memicu kekecewaan mendalam di kalangan warga, yang merasa bahwa PT KAI tidak menghargai proses dialog dan mediasi yang sedang berjalan. Warga menilai PT KAI bersikeras untuk melakukan pengosongan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan kemanusiaan yang akan timbul.

Anton menambahkan, "PT KAI terus menjalankan proses tanpa memperhitungkan nasib warga Tegal Lempuyangan." Pernyataan ini mencerminkan kekecewaan dan kekhawatiran warga terhadap tindakan PT KAI.

Saat dikonfirmasi mengenai pengiriman surat pengosongan tersebut, Manager Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, belum memberikan keterangan resmi. Ia hanya menyampaikan, "Saya konfirmasi dulu ya Mas, terima kasih," menunjukkan kehati-hatian pihak PT KAI dalam menanggapi isu ini.

Konflik antara warga Tegal Lempuyangan dan PT KAI berakar pada sengketa kepemilikan lahan. PT KAI mengklaim bahwa lahan yang ditempati warga adalah aset negara yang berada di bawah pengelolaan mereka. Di sisi lain, warga telah mendiami wilayah tersebut selama puluhan tahun, bahkan beberapa generasi, dan merasa memiliki hak tinggal yang sah berdasarkan pertimbangan historis dan sosial.

Upaya mediasi telah dilakukan beberapa kali untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Namun, hingga saat ini, mediasi tersebut belum membuahkan hasil yang signifikan. Perbedaan pandangan yang mendasar mengenai kepemilikan lahan menjadi kendala utama dalam mencapai kesepakatan.

Warga Tegal Lempuyangan kini berada dalam situasi yang tidak pasti. Penolakan surat pengosongan menjadi simbol perlawanan mereka terhadap klaim PT KAI. Namun, dengan ancaman penertiban yang semakin dekat, warga membutuhkan dukungan dan solusi yang adil untuk menyelesaikan sengketa lahan ini.

Berikut adalah poin-poin penting terkait konflik ini:

• Surat Pengosongan: PT KAI mengirimkan surat perintah pengosongan kepada warga Tegal Lempuyangan.
• Penolakan Warga: Warga menolak surat tersebut dan menuntut agar komunikasi dilakukan melalui juru bicara.
• Ultimatum Tujuh Hari: PT KAI memberikan waktu tujuh hari kepada warga untuk mengosongkan lahan.
• Ancaman Penertiban: Jika warga tidak mengosongkan lahan, PT KAI mengancam akan melakukan penertiban paksa.
• Sengketa Kepemilikan: Konflik berakar pada sengketa kepemilikan lahan antara PT KAI dan warga.
• Mediasi Buntu: Upaya mediasi belum berhasil mencapai kesepakatan.

Situasi di Tegal Lempuyangan masih sangat tegang. Warga berharap agar PT KAI bersedia membuka diri untuk dialog yang lebih konstruktif dan mempertimbangkan hak-hak mereka sebagai warga negara.