Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan keprihatinannya atas kualitas udara di Jakarta, yang sebagian besar disebabkan oleh penggunaan batu bara sebagai bahan bakar industri. Dalam konferensi pers memperingati Hari Kehati dan Hari Lingkungan Hidup 2025 di TMII, Jakarta, Kamis (22/5/2025), ia menyoroti keberadaan lebih dari seribu tungku pembakaran industri yang tersebar di sekitar 57 kawasan industri di wilayah Jakarta.

Menurut Hanif, pembakaran batu bara tidak hanya mencemari udara dengan partikel berbahaya, tetapi juga melepaskan merkuri, zat beracun yang dapat membahayakan kesehatan manusia jika terhirup. Untuk mengatasi masalah ini, Menteri LH mendesak industri-industri di wilayah Jabodetabek untuk secara bertahap mengurangi penggunaan batu bara dan beralih ke sumber energi yang lebih bersih, seperti gas alam.

"Upaya menekan intensitas kegiatan pembakaran bahan bakar, khususnya batu bara, adalah langkah krusial untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta," tegas Hanif.

Potensi dampak positif dari peralihan ini sangat signifikan. Hanif memperkirakan bahwa jika seluruh industri di Jabodetabek berhenti menggunakan batu bara sebagai bahan bakar boiler, tingkat polusi udara di Jakarta dapat berkurang hingga 15%. Namun, ia mengakui bahwa transisi ini tidak akan terjadi dalam semalam dan memerlukan perencanaan jangka panjang serta dukungan kebijakan yang komprehensif dari pemerintah.

"Langkah ini memerlukan pembahasan mendalam dan berbagai kebijakan untuk mendorong perubahan bahan bakar dari batu bara menjadi gas," jelasnya.

Selain penggunaan batu bara, Menteri LH juga menyoroti kontribusi sektor transportasi terhadap polusi udara Jakarta. Sekitar 35% polusi udara di ibu kota berasal dari emisi kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM).

Menteri Hanif menyadari bahwa mengatasi masalah polusi udara di Jakarta bukanlah tugas yang mudah. Ia mencontohkan dilema dalam penggunaan teknologi modifikasi cuaca untuk menurunkan kadar polusi. Meskipun hujan buatan dapat membersihkan udara, tindakan ini juga berpotensi menyebabkan banjir di wilayah daratan.

"Kita menghadapi situasi yang kompleks. Menurunkan hujan dapat mengurangi polusi udara, tetapi juga meningkatkan risiko banjir. Oleh karena itu, setiap langkah yang diambil harus dipertimbangkan secara cermat dari sudut pandang teknis," paparnya.

Menteri Hanif menekankan bahwa polusi udara tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga menimbulkan beban ekonomi yang besar bagi pemerintah dalam upaya penanggulangannya.