Gelombang penolakan kembali menggema dari warga Perumahan Jakarta Garden City (JGC), Cakung, Jakarta Timur, terhadap rencana pengoperasian kembali fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara. Penolakan ini muncul sebagai respons atas desakan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, yang menginginkan agar fasilitas pengolahan sampah tersebut segera diaktifkan kembali.

Warga JGC merasa kecewa dan menilai bahwa Menteri Lingkungan Hidup tidak menghormati nota kesepahaman (MoU) yang telah disepakati sebelumnya antara warga dengan pihak pengelola RDF Rorotan. Ketua RT 18 RW 14 Klaster Shinano Perumahan JGC, Wahyu Andre, mengungkapkan bahwa MoU tersebut secara jelas menyatakan penghentian operasional RDF karena dampak kesehatan yang ditimbulkan. "MoU itu menyatakan bahwa RDF setop beroperasi karena menimbulkan dampak kesehatan," tegas Andre.

Di sisi lain, warga JGC mengapresiasi langkah Gubernur Jakarta, Pramono Anung, yang dinilai lebih memahami persoalan RDF Rorotan dan dinamika yang menyertainya. Pramono Anung sebelumnya telah menyetujui penghentian sementara operasional RDF Rorotan untuk memberikan waktu bagi kajian dan perbaikan menyeluruh.

"Pemda Jakarta memilih untuk menghentikan kegiatan RDF yang nyata telah menimbulkan gangguan pernapasan dan kesehatan, sambil melakukan kajian dan perbaikan dalam pengoperasian RDF," imbuh Andre.

Desakan Menteri Lingkungan Hidup untuk segera mengoperasikan RDF Rorotan didasarkan pada pertimbangan mendesak terkait penanganan sampah di Jakarta. Menurut Faisol, penundaan operasional RDF menyebabkan penumpukan sekitar 2.500 ton sampah per hari yang berpotensi menjadi sumber penyakit dan membebani Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang. "Tidak boleh ditunda-tunda lagi operasional RDF. Bayangkan setiap satu hari tertundanya RDF, setiap hari juga ada 2.500 ton sampah yang kemudian menjadi sumber penyakit yang akan kita pindahkan ke Bantargebang," ujar Faisol.

Kontroversi ini menyoroti perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan warga terkait solusi pengelolaan sampah di Jakarta. Pemerintah menekankan urgensi operasional RDF untuk mengurangi volume sampah yang menumpuk, sementara warga mengkhawatirkan dampak kesehatan dan lingkungan yang mungkin timbul akibat operasional fasilitas tersebut. Kedepannya perlu adanya dialog yang konstruktif antara semua pihak terkait untuk mencari solusi terbaik yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak dan memastikan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Jakarta.