Polemik mengenai program pendidikan karakter yang diselenggarakan di barak militer di Jawa Barat semakin memanas. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, secara terbuka menyampaikan penentangannya terhadap inisiatif yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Program ini menempatkan siswa dengan catatan disiplin buruk dalam lingkungan barak militer TNI dengan tujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan membentuk karakter.

Ono Surono, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, menyatakan bahwa pendekatan ini menyimpang dari prinsip-prinsip pendidikan nasional dan berpotensi melanggar hak-hak anak. Ia menekankan bahwa pendidikan karakter seharusnya dilakukan melalui metode yang lebih sesuai dengan perkembangan psikologis anak dan berpegang pada regulasi yang berlaku. Penolakan ini didasari oleh temuan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mengindikasikan adanya potensi pelanggaran dalam pelaksanaan program barak militer tersebut.

KPAI menemukan indikasi bahwa siswa dipaksa untuk mengikuti program tersebut dengan ancaman tidak naik kelas jika menolak. Selain itu, terdapat laporan mengenai ketidaknyamanan yang dirasakan siswa selama berada di lingkungan barak militer. Ono Surono menyoroti bahwa penggunaan prinsip-prinsip militer dalam konteks pendidikan anak-anak tidaklah tepat dan bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Ia berpendapat bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus pada pengembangan lembaga pendidikan khusus yang telah memiliki dasar hukum yang jelas, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait pendidikan.

Ono Surono menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak anak dan menyatakan dukungannya terhadap KPAI jika lembaga tersebut merekomendasikan penghentian program barak militer kepada gubernur. Ia berpendapat bahwa pendidikan karakter seharusnya dilakukan melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan yang inklusif dan berpusat pada anak.

Di sisi lain, terdapat laporan dari beberapa siswa yang telah mengikuti program pendidikan karakter di barak militer Dodik Bela Negara, Lembang, Jawa Barat. Mereka mengaku mengalami perubahan positif dalam diri mereka, seperti peningkatan kedisiplinan dan pemahaman akan pentingnya nilai-nilai keluarga. Fajril Ramadhan, seorang siswa SMA, mengaku bahwa pelatihan ini telah membantunya mengatasi kecanduan gim, mengurangi perilaku bolos, dan lebih menghormati orang tua.

Namun, kritikus berpendapat bahwa pengalaman positif beberapa siswa tidak dapat dijadikan justifikasi untuk program yang berpotensi melanggar hak-hak anak dan menyimpang dari prinsip-prinsip pendidikan nasional. Perdebatan mengenai efektivitas dan etika program pendidikan karakter di barak militer ini masih terus berlanjut dan menjadi perhatian publik.

Berikut beberapa poin yang menjadi sorotan:

• Penolakan Ono Surono: Wakil Ketua DPRD Jawa Barat menolak program pendidikan karakter di barak militer.
• Temuan KPAI: KPAI menemukan potensi pelanggaran hak anak dalam program tersebut.
• Dukungan KPAI: Ono Surono menyatakan dukungannya terhadap KPAI untuk merekomendasikan penghentian program.
• Pengakuan Siswa: Beberapa siswa mengaku mengalami perubahan positif setelah mengikuti program.
• Dasar Hukum: Program ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.