Pemkab Jember Pertimbangkan Food Street Guna Tata PKL di Alun-alun
Pemerintah Kabupaten Jember tengah berupaya mencari solusi terbaik dalam menata keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Alun-alun Jember. Bupati Jember, Muhammad Fawait, mengungkapkan bahwa penertiban PKL secara langsung bukanlah opsi yang ideal karena berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi para pedagang.
"Banyak usulan yang masuk terkait penertiban PKL demi menjaga keindahan Alun-alun yang baru direnovasi. Namun, kami tidak bisa serta merta melakukan penertiban," ujar Bupati Fawait dalam konferensi pers di Dinas Pertanian, Rabu malam (21/5/2025).
Menurutnya, para PKL tersebut menggantungkan hidup mereka dari berjualan di sekitar Alun-alun. Penertiban tanpa solusi alternatif akan berdampak signifikan pada kemampuan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga.
"Ini urusan perut, urusan kehidupan. Saya tidak tega jika harus menertibkan mereka tanpa solusi yang jelas," tegasnya.
Sebagai alternatif, Pemkab Jember berencana mengembangkan Jalan Kartini, yang terletak di dekat Alun-alun, menjadi food street. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan tempat yang lebih representatif bagi para PKL, sekaligus meningkatkan daya tarik wisata di Jember.
"Kami ingin menciptakan sebuah kawasan seperti Malioboro di Yogyakarta, Kayutangan di Malang, atau Jalan Pahlawan di Surabaya," jelas Bupati Fawait.
Konsep food street ini diharapkan dapat memberikan opsi tempat berjualan yang lebih tertata, ramai, dan menarik bagi wisatawan. Dengan demikian, para PKL dapat terus menjalankan usahanya tanpa mengganggu estetika Alun-alun.
Implementasi food street di Jalan Kartini ditargetkan pada akhir tahun 2025. Pemkab Jember berharap, langkah ini akan menjadikan Alun-alun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, pusat keramaian yang terkelola dengan baik, serta destinasi wisata yang bersih dan nyaman bagi semua.
Pengembangan food street ini juga diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menata PKL di Jember, sekaligus meningkatkan perekonomian lokal melalui sektor pariwisata dan UMKM. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mencari solusi inovatif dalam menyeimbangkan kepentingan penataan kota dengan kesejahteraan masyarakat.