Penempatan sejumlah jenderal aktif dan purnawirawan TNI di jabatan sipil pemerintahan kembali memicu perdebatan. Isu ini mengundang pertanyaan serius mengenai penerapan sistem merit dalam birokrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pengamat dan praktisi kebijakan publik menyoroti potensi distorsi dalam jenjang karir ASN yang seharusnya didasarkan pada kompetensi dan kinerja, bukan kedekatan atau faktor non-profesional lainnya.

Kritik utama tertuju pada anggapan bahwa penempatan personel militer di posisi sipil, terutama jabatan strategis, dapat menghambat pengembangan karir ASN yang telah lama mengabdi dan memiliki kualifikasi yang mumpuni. Hal ini juga dikhawatirkan dapat menimbulkan demotivasi di kalangan ASN dan mengurangi daya tarik profesi ASN bagi generasi muda. Sistem merit, yang seharusnya menjadi landasan utama dalam pengelolaan ASN, menjadi dipertanyakan efektivitasnya jika praktik penempatan personel militer terus berlanjut.

Beberapa poin penting yang menjadi sorotan dalam perdebatan ini antara lain:

• Kompetensi dan Kualifikasi: Apakah kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh personel militer relevan dengan tuntutan jabatan sipil yang diemban? Apakah proses seleksi dan evaluasi dilakukan secara transparan dan akuntabel?
• Independensi dan Netralitas: Bagaimana memastikan bahwa personel militer yang menduduki jabatan sipil tetap independen dan netral dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam situasi politik yang sensitif?
• Transparansi dan Akuntabilitas: Bagaimana proses penunjukan dan pengawasan terhadap personel militer yang ditempatkan di jabatan sipil dilakukan? Apakah publik memiliki akses terhadap informasi yang relevan?

Di sisi lain, terdapat argumen yang membela penempatan personel militer di jabatan sipil. Beberapa pihak berpendapat bahwa personel militer memiliki disiplin, loyalitas, dan kemampuan manajerial yang tinggi, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pemerintahan. Selain itu, penempatan personel militer di jabatan sipil juga dapat dipandang sebagai upaya untuk memperkuat sinergi antara TNI dan pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa.

Namun demikian, argumen ini tidak serta merta menghilangkan kekhawatiran mengenai potensi dampak negatif terhadap sistem merit ASN. Penting untuk diingat bahwa ASN adalah tulang punggung pemerintahan yang bertugas melayani masyarakat secara profesional dan berintegritas. Oleh karena itu, sistem merit harus ditegakkan secara konsisten dan transparan untuk memastikan bahwa ASN yang berkualitas dan kompeten memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan strategis.

Perlu adanya evaluasi komprehensif terhadap praktik penempatan personel militer di jabatan sipil. Evaluasi ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk ASN, akademisi, praktisi kebijakan publik, dan masyarakat sipil. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan ASN, sehingga sistem merit dapat ditegakkan secara efektif dan berkelanjutan.