Serangkaian kasus keracunan makanan yang menimpa peserta program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Cianjur hingga Sumatera Selatan, telah memicu respons serius dari Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan beberapa faktor utama yang menjadi penyebab insiden tersebut.

Faktor-Faktor Penyebab Keracunan

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Dadan menjelaskan bahwa kualitas bahan baku yang buruk menjadi salah satu pemicu utama. Beberapa bahan yang digunakan ditemukan tidak layak konsumsi. Untuk mengatasi masalah ini, BGN telah mengambil langkah-langkah peningkatan mutu dengan memastikan penggunaan bahan baku segar dan melalui proses seleksi yang lebih ketat.

Selain masalah bahan baku, proses pengolahan yang terlalu lama juga diidentifikasi sebagai penyebab keracunan, terutama pada kasus di Sukoharjo, Pali (Sumatera Selatan), Bandung, dan Tasikmalaya. Akibatnya, BGN telah menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk meminimalkan jeda waktu antara memasak dan penyajian makanan.

Protokol keamanan selama pengantaran makanan dari SPPG ke sekolah juga menjadi perhatian utama. BGN menetapkan batas toleransi waktu konsumsi setelah makanan diterima untuk mencegah kejadian seperti di Batang, di mana keterlambatan konsumsi akibat acara sekolah menyebabkan keracunan.

Uji organoleptik juga diwajibkan untuk memastikan tampilan, aroma, rasa, dan tekstur makanan memenuhi standar. Jika ditemukan perubahan yang tidak sesuai, menu harus segera diganti dengan alternatif lain.

Temuan menunjukkan bahwa kasus keracunan sering terjadi pada SPPG yang telah beroperasi selama 3-4 bulan. Hal ini mengindikasikan adanya potensi penurunan standar dan kebiasaan yang kurang baik. Untuk mengatasi hal ini, BGN memutuskan untuk melakukan penyegaran dan pelatihan rutin setiap dua bulan bagi penjamah makanan.

Upaya Pencegahan dan Peningkatan Standar

BGN telah mengambil berbagai langkah komprehensif untuk mencegah terulangnya kasus keracunan dalam program MBG. Langkah-langkah ini meliputi:

• Penetapan standar baru untuk SPPG
• Sertifikasi SPPG

Para ahli gizi di setiap SPPG bertanggung jawab untuk menyusun menu gizi mingguan. Dinas Ketahanan Pangan melakukan pemeriksaan bulanan terhadap kualitas bahan baku. Standar di SPPG juga ditingkatkan, termasuk penggunaan peralatan masak yang lebih higienis dan berkualitas.

Dapur SPPG dirancang agar memenuhi standar kebersihan yang tinggi, bahkan beberapa di antaranya menggunakan lapisan epoksi dan tanpa sekat untuk memudahkan pembersihan. Peralatan yang digunakan harus berbahan stainless steel.

SPPG juga dirancang dengan basis semi-industri, sehingga mitra katering harus meningkatkan fasilitas mereka, termasuk ruang penyimpanan basah dan kering, serta refrigerator. Penggunaan talenan dan pisau dibedakan sesuai jenis bahan makanan (daging, sayur, dll.) untuk mencegah kontaminasi silang.

BGN sedang menyusun sertifikasi untuk SPPG yang meliputi aspek laik higienisanifikasi dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Sertifikasi ini diharapkan dapat diimplementasikan paling lambat Juli, sehingga setiap SPPG akan memiliki akreditasi yang menunjukkan kelayakan mereka.

Melalui serangkaian upaya ini, BGN berupaya keras untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan dalam program MBG, serta mencegah terjadinya kasus keracunan di masa mendatang.