Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang melanda Indonesia semakin menjadi perhatian serius, mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendesak pemerintah agar mengambil langkah-langkah konkret dan proaktif dalam mengatasi situasi ini. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan bahwa negara harus hadir untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat, terutama di tengah ancaman krisis ketenagakerjaan yang semakin nyata.

Menurut Puan Maharani, esensi reformasi adalah mewujudkan demokrasi politik dan ekonomi secara beriringan. Demokrasi tidak boleh hanya terbatas pada proses pemilihan umum, tetapi harus memberikan dampak positif langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk jaminan perlindungan bagi para pekerja. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan per tanggal 20 Mei 2025 menunjukkan adanya peningkatan signifikan jumlah pekerja yang terkena PHK, mencapai angka 26.454 orang. Puan menegaskan bahwa angka ini bukan sekadar statistik, melainkan alarm bagi pemerintah bahwa krisis ketenagakerjaan telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.

"Demokrasi tidak hanya menjamin hak politik, tetapi juga hak ekonomi, yaitu hak untuk hidup makmur dan sejahtera," ujar Puan, menyoroti pentingnya pemerintah untuk merespons situasi ini dengan strategi yang terukur dan efektif. Ia juga mendesak pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang jelas guna mengantisipasi potensi peningkatan angka pengangguran di Indonesia.

Untuk mengatasi persoalan PHK, Puan mengusulkan beberapa langkah strategis:

• Penggelaran Program Padat Karya: Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja yang terkena PHK.
• Relokasi atau Pelatihan Ulang: Memberikan kesempatan bagi pekerja yang terdampak PHK untuk mengembangkan keterampilan baru dan mencari peluang kerja di sektor lain.
• Intensifikasi Dialog: Melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan lembaga terkait, dalam mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah PHK.

Puan juga menekankan pentingnya kerja sama dari semua pihak dalam mengatasi fenomena PHK ini. DPR, menurutnya, akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, termasuk para tenaga kerja. Ia juga mengingatkan bahwa membangun Indonesia yang besar membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen bangsa.

"Negara tidak boleh lagi menjadi penonton ketika rakyatnya terpuruk kehilangan pekerjaan," tegas Puan, menambahkan bahwa kerja sama yang solid sangat dibutuhkan untuk memastikan adanya kebijakan konkret yang mampu menyelamatkan tenaga kerja Indonesia.