Perpecahan opini internal tengah melanda Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Timur menjelang kongres partai yang dijadwalkan pada Juli 2025. Kongres ini salah satunya mengagendakan pemilihan ketua umum yang baru. Dua kubu dengan kecenderungan dukungan politik yang berbeda mulai terlihat di kalangan kader.

Bagus Panuntun, Ketua DPW PSI Jawa Timur sekaligus Wakil Wali Kota Madiun, membenarkan adanya polarisasi di internal partainya. Ia menjelaskan bahwa dinamika ini merupakan bagian tak terhindarkan dari proses politik dalam sebuah organisasi. Perbedaan pandangan ini, menurutnya, terpusat pada dua tokoh sentral: Joko Widodo dan Kaesang Pangarep.

"Diskusi yang intensif muncul di antara para kader, terutama di Jawa Timur, yang tampaknya terbagi menjadi dua perspektif utama. Di satu sisi, ada mereka yang ingin partai tetap sejalan dengan arah politik Presiden Joko Widodo, dan di sisi lain, ada mereka yang mendukung kepemimpinan independen Kaesang Pangarep," ungkap Bagus, Rabu (21/5/2025).

Kongres PSI, yang juga disebut sebagai Pemilu Raya PSI, akan memberikan kesempatan kepada seluruh anggota PSI yang terdaftar di seluruh Indonesia untuk memberikan suara secara langsung. Sistem pemilihan ketua umum yang unik ini mengharuskan setiap calon ketua umum mendapatkan dukungan dari minimal lima DPW dan 20 DPD untuk memenuhi syarat pendaftaran.

Mekanisme one man one vote ini diklaim sebagai wujud komitmen PSI terhadap nilai-nilai demokrasi dan transparansi, membedakannya dari metode pemilihan ketua umum yang umum digunakan oleh partai politik lain di Indonesia. Meskipun terjadi perbedaan pendapat, banyak pengamat politik melihatnya sebagai proses yang wajar dalam perkembangan partai modern. Perdebatan antara kubu "pro Jokowi" dan "pro Kaesang", menurut mereka, justru mengindikasikan bahwa PSI sedang dalam proses belajar menjadi partai terbuka yang tumbuh bersama aspirasi anggotanya.

Bagus Panuntun sebelumnya juga menyatakan bahwa perbedaan pandangan di dalam partai adalah hal yang lumrah, terutama dalam partai yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi. Ia menekankan bahwa perbedaan pendapat adalah bagian dari proses pendewasaan partai.

"Perbedaan pendapat di antara kader adalah dinamika yang biasa terjadi. Justru ini menunjukkan bahwa PSI sedang berkembang dan membuka ruang partisipasi yang lebih luas. Demokrasi bukan tentang keseragaman pemikiran, melainkan tentang saling menghormati dalam perbedaan," pungkas Bagus.