Gelombang kasus keracunan pangan yang menimpa penerima manfaat program Makanan Bergizi (MBG) menjadi sorotan utama Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan beberapa faktor krusial yang menjadi akar permasalahan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (21/5/2025).

Faktor Penentu dalam Kasus Keracunan Pangan MBG

• Kualitas Bahan Baku: Dadan menekankan pentingnya kesegaran bahan baku sebelum diolah dan didistribusikan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa bahan baku yang tidak memenuhi standar kelayakan masih ditemukan dalam menu MBG. Oleh karena itu, BGN berencana memperketat proses pemantauan bahan baku secara selektif.
• Durasi Proses Memasak: Proses memasak yang terlalu lama juga menjadi perhatian utama. Kualitas pangan dapat menurun secara signifikan jika waktu memasak melebihi batas yang ditentukan, sehingga makanan tidak lagi segar saat dikonsumsi oleh penerima MBG. Kasus keracunan pangan di Bandung dan Tasikmalaya menjadi contoh nyata dampak dari masalah ini.
• Penundaan Konsumsi: Meskipun distribusi makanan tepat waktu, penundaan konsumsi akibat berbagai faktor, seperti acara sekolah, dapat menyebabkan makanan menjadi basi. BGN akan meningkatkan protokol keamanan terkait batas toleransi waktu konsumsi makanan setelah diterima di sekolah.
• Uji Organoleptik: Sebagai langkah pencegahan, BGN akan menerapkan uji organoleptik yang meliputi pemeriksaan tampilan, aroma, rasa, dan tekstur makanan. Jika ditemukan perubahan yang mencurigakan, makanan akan ditunda pemberiannya dan diganti dengan menu yang baru.

Langkah Evaluasi dan Peningkatan

Menyikapi frekuensi kasus keracunan pangan yang lebih tinggi di beberapa wilayah dalam kurun waktu tiga hingga empat bulan, BGN akan melakukan evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Evaluasi ini akan diikuti dengan pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi SPPG guna menekan risiko terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

Dadan menegaskan bahwa BGN akan melibatkan berbagai pihak terkait dalam upaya ini, termasuk Dinas Kesehatan, ahli lingkungan, ahli di bidang food and beverages, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI). Kerjasama lintas sektor ini diharapkan dapat memberikan solusi komprehensif dan berkelanjutan dalam meningkatkan keamanan dan kualitas program MBG.