Pembiayaan Iklim: Antara Ambisi dan Realita

Indonesia terus menunjukkan komitmennya terhadap penurunan emisi, tercermin dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC). Meskipun Amerika Serikat menarik diri dari Paris Agreement, Indonesia justru meningkatkan target pengurangan emisi, dengan dukungan internasional memegang peranan penting. Publikasi inventarisasi emisi dasar oleh Kementerian Lingkungan Hidup menjadi langkah maju dalam upaya ini.

Tantangan terbesar, menurut Kementerian Keuangan, adalah pendanaan. Untuk mencapai target ENDC, Indonesia membutuhkan investasi signifikan, mencapai sekitar Rp 3 kuadriliun per tahun. Jumlah ini sulit dipenuhi hanya dari anggaran negara atau sumber pendanaan domestik.

Blended Finance: Solusi Inovatif di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

Kementerian Keuangan melihat blended finance (pembiayaan campuran) sebagai solusi potensial untuk menghadapi guncangan ekonomi global. Pembiayaan campuran berbeda dari pembiayaan konvensional karena menggabungkan berbagai instrumen keuangan untuk mengurangi risiko investasi di sektor-sektor dengan hambatan atau kegagalan pasar. Lembaga keuangan multinasional seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia mempelopori pendekatan ini.

Blended finance mencampurkan instrumen seperti hibah, pinjaman berbunga rendah, convertible loan, dan ekuitas dalam satu proyek. Tujuannya adalah menanggung risiko yang lebih tinggi pada tahap awal pengembangan, uji coba, atau komersialisasi proyek. Keberhasilan mekanisme ini bergantung pada kemampuan Indonesia memobilisasi dana dari luar negeri dan melibatkan sektor swasta.

Prasyarat Keberhasilan Blended Finance

Keberhasilan blended finance membutuhkan prasyarat utama:

• Tata Kelola yang Kuat dan Transparan: Pembiayaan campuran sering digunakan untuk sektor berisiko tinggi seperti pertanian, energi terbarukan, dan infrastruktur publik. Dana murah dikelola oleh lembaga multinasional seperti Green Climate Fund (GCF) dan Adaptation Fund (AF). Tata kelola yang transparan diperlukan untuk menyelaraskan prosedur, waktu, risiko, dan tahapan proyek dari berbagai aktor.
• Pengelolaan Stakeholder yang Responsif, Adaptif, dan Partisipatif: Karena blended finance memobilisasi investasi swasta dengan dampak publik, standar pengelolaan proyek dan pelaporan lebih kompleks. Laporan naratif yang menjelaskan dampak dan siklus proyek diperlukan, membutuhkan tim khusus untuk memenuhi standar pelaporan internasional.
• Belajar dari Negara Terbaik: Thailand, Vietnam, dan Singapura adalah contoh negara di Asia Tenggara yang berhasil membangun ekosistem hijau dan kebijakan blended finance. Kesamaan di antara mereka adalah tata kelola yang baik, fokus pada sumber daya manusia, dan regulasi yang jelas.
• Keberadaan Local Champion: Setiap negara membutuhkan tokoh lokal yang memelopori adopsi teknologi dan pembiayaan. Negara dapat memfasilitasi kolaborasi antara sektor swasta, startup, lembaga lokal, dan yayasan di sektor hijau. Contohnya, Indonesia ESG Profesional Association (IEPA) menjadi platform untuk berbagi informasi dan potensi kolaborasi publik-swasta.

Menuju Implementasi Blended Finance yang Optimal

Potensi blended finance sangat besar, namun membutuhkan panduan sektoral dan aturan main yang jelas. Indonesia perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat kebijakan serta regulasi yang mendukung, mencontoh negara-negara tetangga yang telah berhasil menerapkan mekanisme ini. Dengan demikian, Indonesia dapat memaksimalkan aset alam yang dimilikinya untuk mencapai target iklim yang ambisius.