Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) mengandalkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memprediksi dan mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi di wilayahnya.

Dalam keterangannya di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (21/5/2025), Pramono mengungkapkan bahwa data BMKG menjadi acuan harian dalam pengambilan keputusan terkait penanganan banjir dan potensi bencana lainnya. Informasi yang diperoleh mencakup perkiraan curah hujan, potensi rob (banjir pesisir), serta waktu yang tepat untuk melakukan pemeliharaan dan normalisasi sungai.

"Data BMKG itu day by day menjadi santapan kita. Jadi saya tahu kapan akan hujan deras, kapan akan ada rob, kapan kemudian sungai-sungainya perlu digali," ujarnya.

Dengan informasi yang akurat dan terkini, Pemprov DKI Jakarta dapat mengidentifikasi waktu-waktu kritis dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi banjir. Strategi penanganan banjir di Jakarta mempertimbangkan tiga faktor utama:

• Banjir kiriman dari wilayah hulu sungai.
• Curah hujan lokal yang tinggi.
• Kenaikan permukaan air laut (rob).

Pramono Anung menegaskan bahwa situasi banjir di Jakarta masih terkendali selama curah hujan tidak melebihi 200 milimeter. Curah hujan di atas ambang batas tersebut, terutama jika bersamaan dengan banjir kiriman dari wilayah hulu, akan memerlukan penanganan ekstra.

"Termasuk hari ini tidak termasuk hal yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus karena curah hujannya tidak di atas 200. Begitu curah hujan di atas 200, apalagi kemudian ditambah dengan banjir kiriman dari atas, maka saya selalu menginstruksikan untuk semua pompa dipersiapkan," jelasnya.

Kesiapsiagaan yang dimaksud termasuk persiapan pompa air untuk meminimalisir dampak genangan air dan memastikan kelancaran drainase di seluruh wilayah Jakarta. Dengan pemanfaatan data BMKG secara optimal, Pemprov DKI Jakarta berupaya untuk meningkatkan efektivitas mitigasi dan penanggulangan bencana hidrometeorologi di Ibu Kota.