Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Budi Arie Setiadi, beserta jajarannya, melakukan kunjungan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, pada Rabu (21/5/2025). Kedatangan rombongan Kemenkop UKM ini bertujuan untuk melakukan audiensi dengan pimpinan KPK terkait strategi pencegahan tindak pidana korupsi di sektor koperasi dan UKM.

Rombongan yang dipimpin oleh Menteri Budi Arie tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.15 WIB dengan menggunakan minibus. Menteri Budi Arie memilih untuk tidak memberikan pernyataan rinci kepada awak media mengenai agenda audiensi tersebut sebelum pertemuan dimulai. Beliau hanya menyampaikan akan memberikan keterangan setelah audiensi selesai.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya agenda audiensi dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Beliau menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan inisiatif bersama untuk memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan korupsi, khususnya di lingkungan koperasi dan UKM. Audiensi ini direncanakan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK dan dimulai pada pukul 10.00 WIB. Fokus utama pembahasan dalam audiensi ini adalah:

• Identifikasi Potensi Kerawanan Korupsi: Menganalisis area-area dalam pengelolaan koperasi dan UKM yang rentan terhadap praktik korupsi.
• Penyusunan Strategi Pencegahan: Merumuskan langkah-langkah strategis untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di sektor koperasi dan UKM.
• Penguatan Sistem Pengawasan: Meningkatkan efektivitas sistem pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan pengelolaan keuangan dan operasional yang transparan dan akuntabel.
• Peningkatan Kesadaran Antikorupsi: Mengembangkan program edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang bahaya korupsi di kalangan pelaku koperasi dan UKM.
• Sinergi Antar Lembaga: Memperkuat koordinasi dan kerjasama antara Kemenkop UKM, KPK, dan lembaga terkait lainnya dalam upaya pemberantasan korupsi.

Audiensi ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dan terukur dalam upaya pencegahan korupsi di sektor koperasi dan UKM. Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan ekosistem bisnis yang bersih dan transparan, sehingga koperasi dan UKM dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan, memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian nasional.