Aparat kepolisian di wilayah Jakarta Timur baru-baru ini menggelar operasi besar-besaran yang menargetkan praktik premanisme. Operasi yang diberi nama 'Operasi Berantas Jaya 2025' ini berlangsung selama sebelas hari, dari tanggal 9 hingga 20 Mei 2025. Hasilnya, sebanyak 157 individu berhasil diamankan oleh Satuan Tugas (Satgas) Premanisme Polres Metro Jakarta Timur.

Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly, menjelaskan bahwa operasi ini dilakukan sebagai respons terhadap keresahan masyarakat terkait aktivitas premanisme yang meresahkan. Modus operandi para preman ini beragam, mulai dari penguasaan lahan ilegal, intimidasi terhadap warga dan pedagang, pemerasan terhadap juru parkir, hingga penagihan utang dengan cara kekerasan. Bahkan, beberapa di antara mereka terlibat dalam aksi pungutan liar (pungli) yang merugikan masyarakat.

Dari total 157 orang yang diamankan, 20 di antaranya terbukti melakukan tindak pidana dan ditahan di Polsek wilayah masing-masing untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, 137 individu lainnya diberikan pembinaan oleh pihak kepolisian.

Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly juga merinci beberapa kasus kriminal yang berhasil diungkap dalam operasi ini, antara lain:

• Empat kasus pencurian dengan pemberatan
• Dua kasus pencurian dengan kekerasan
• Satu kasus pencurian kendaraan bermotor
• Dua kasus perampasan barang
• Tiga kasus pengeroyokan atau penganiayaan secara bersama-sama
• Satu kasus pemerasan atau pengancaman
• Tujuh kasus kepemilikan senjata tajam

Para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana tersebut akan dijerat dengan pasal-pasal yang relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dan bahan peledak.

Kapolres Metro Jakarta Timur berharap bahwa operasi ini dapat memberikan dampak positif terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Jakarta Timur. Pihaknya juga berkomitmen untuk terus melakukan upaya-upaya preventif dan represif guna mencegah dan menindak segala bentuk aksi premanisme yang dapat meresahkan masyarakat.