Anggaran Sekolah Rakyat: DPR Pertanyakan Prosedur dan Keberlanjutan Program

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi VIII menyoroti proses penganggaran program Sekolah Rakyat yang belum mendapatkan persetujuan resmi. I Ketut Kariyasa Adnyana, anggota Komisi VIII dari Fraksi PDIP, menyampaikan kekhawatirannya terkait status anggaran program tersebut dalam Rapat Kerja dengan Menteri Sosial. Ia menekankan pentingnya persetujuan DPR mengingat besarnya anggaran yang terlibat dan keterlibatan berbagai kementerian.

Kariyasa mempertanyakan dasar hukum pelaksanaan program yang telah berjalan tanpa adanya lampu hijau dari DPR. Menurutnya, tindakan ini bertentangan dengan mekanisme penganggaran yang seharusnya diikuti. Ia juga menyoroti potensi masalah keberlanjutan program jika tidak didukung oleh regulasi yang kuat. Mengingat biaya yang besar per siswa, Kariyasa khawatir program ini akan terhenti di tengah jalan, seperti yang terjadi pada program serupa yang dikelola oleh sektor swasta.

Selain masalah anggaran dan regulasi, Kariyasa juga mengkritisi cakupan program Sekolah Rakyat yang dinilai belum signifikan dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Dengan jumlah penduduk miskin yang mencapai jutaan jiwa, cakupan program yang hanya menyasar sebagian kecil dinilai kurang efektif. Ia menekankan perlunya perencanaan dan implementasi yang matang serta koordinasi antara pemerintah, swasta, dan pemerintah daerah agar program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pendidikan.

• Anggaran yang belum disetujui: Anggaran untuk program Sekolah Rakyat belum mendapatkan persetujuan dari DPR, menimbulkan pertanyaan tentang legalitas dan transparansi pelaksanaan program.
• Keberlanjutan program: Kekhawatiran akan keberlanjutan program jika tidak didukung oleh regulasi yang kuat dan koordinasi yang baik antara pemerintah, swasta, dan pemerintah daerah.
• Cakupan program yang terbatas: Program Sekolah Rakyat dinilai belum memiliki cakupan yang luas dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, mengingat jumlah penduduk miskin yang mencapai jutaan jiwa.
• Pentingnya koordinasi: Perlunya koordinasi antara pemerintah, swasta, dan pemerintah daerah agar program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pendidikan.