Aksi unjuk rasa yang melibatkan mahasiswa, dekan, dan seluruh civitas akademika Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, menggema pada Selasa (20/5/2025), menyuarakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Demonstrasi yang berlangsung di pelataran fakultas tersebut diwarnai dengan penggunaan pita hitam sebagai simbol keprihatinan atas kondisi dunia kedokteran saat ini.

Prof. Kurnia Fitri Jamil, selaku koordinator lapangan, menegaskan bahwa pendidikan kedokteran di Indonesia harus berlandaskan pada fondasi dan tiga pilar utama yang kokoh. Ia menyerukan agar universitas sebagai penyelenggara pendidikan kedokteran, rumah sakit pendidikan sebagai wadah praktik, dan kolegium dikembalikan independensinya. Tujuannya adalah agar kurikulum dapat disusun dan dikelola oleh para ahli di bidangnya.

"Kami menghendaki kembalinya tatanan seperti semula, tanpa intervensi. Kami menjunjung tinggi demokrasi akademik dan kebebasan dalam memberikan ilmu kepada para calon dokter. Kami menolak pembatasan dan campur tangan pemerintah yang berpotensi mengubah independensi kolegium," tegas Prof. Kurnia.

Lebih lanjut, Prof. Kurnia mengusulkan agar pengelolaan Fakultas Kedokteran dikembalikan ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Kementerian Kesehatan, menurutnya, sebaiknya fokus pada peningkatan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan.

"Jangan terjadi percampuran wewenang. Kementerian Kesehatan sebaiknya tidak mencampuri urusan pendidikan. Biarlah pendidikan kedokteran menjadi ranah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi," imbuhnya.

Prof. Kurnia juga menyoroti adanya upaya pembentukan kolegium oleh Kementerian Kesehatan yang dinilai tidak perlu. Ia menjelaskan bahwa kolegium pendidikan kedokteran seharusnya bersifat independen, sebagai badan hukum yang memiliki aturan dalam menyusun kurikulum berkualitas tinggi, khususnya untuk pendidikan kedokteran di Indonesia.

Sebelumnya, kritik serupa terhadap kebijakan Menteri Kesehatan juga telah disuarakan oleh Guru Besar Universitas Padjajaran dan Universitas Indonesia. Bahkan, seorang Guru Besar Unpad secara terbuka meminta agar Prabowo Subianto melakukan evaluasi terhadap kinerja Menteri Kesehatan.