Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti kesiapan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Komisi II DPR RI, melalui Wakil Ketua Zulfikar Arse Sadikin, menekankan pentingnya ketersediaan dana untuk memastikan proses demokrasi ini berjalan lancar sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

MK sebelumnya telah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar PSU di Barito Utara dalam kurun waktu 90 hari. Keputusan ini diambil setelah seluruh pasangan calon (paslon) dalam Pilkada Barito Utara dinyatakan didiskualifikasi akibat terbukti melakukan praktik politik uang.

Zulfikar Arse Sadikin mengungkapkan kekhawatiran terkait ketersediaan anggaran di tingkat Kabupaten Barito Utara. Ia mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan dana cadangan yang ada.

"Mudah-mudahan Barito Utara masih memiliki dana yang cukup. Apabila dana cadangan tidak mencukupi, pemerintah provinsi diharapkan dapat memberikan dukungan finansial," ujarnya.

Lebih lanjut, Zulfikar menekankan bahwa pelaksanaan PSU tidak boleh terhambat hanya karena masalah pendanaan. Ia menyarankan, jika pemerintah daerah mengalami kesulitan keuangan, dapat mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang kemudian dapat berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Selain masalah anggaran, Komisi II DPR RI juga menyoroti pentingnya penunjukan penjabat (PJ) kepala daerah yang memiliki kewenangan penuh untuk memfasilitasi pelaksanaan PSU. Zulfikar mempertanyakan kejelasan posisi pimpinan daerah di Barito Utara saat ini.

"Jika PSU benar-benar akan dilaksanakan, penjabat kepala daerah yang ada harus diberikan kewenangan yang memadai untuk mendukung kelancaran seluruh tahapan proses demokrasi ini," tegasnya. Zulfikar menekankan bahwa keberadaan PJ yang kompeten dan berwenang sangat krusial untuk memastikan PSU berjalan sesuai dengan aturan dan menghasilkan pemimpin yang legitimasi.