Polemik Ijazah Jokowi Berlanjut: Tim Hukum Jokowi Sebut Ada Unsur Politisasi
Polemik Ijazah Jokowi Berlanjut: Tim Hukum Jokowi Sebut Ada Unsur Politisasi
Jakarta - Polemik seputar keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat setelah pernyataan Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Menanggapi hal tersebut, Rivai Kusumanegara, kuasa hukum Presiden Jokowi, menyatakan bahwa isu ini telah dipolitisasi dan bertujuan untuk menjatuhkan kliennya.
"Persoalan ini tidak sesederhana yang dipersepsikan, melainkan telah disusupi kepentingan politik dengan tujuan mendiskreditkan klien kami," ujar Rivai kepada awak media, Kamis (15/5/2025).
Rivai menjelaskan bahwa pihaknya telah menyerahkan sepenuhnya proses hukum terkait polemik ini kepada pihak berwajib. Ia menambahkan bahwa Presiden Jokowi tidak dapat serta merta membuka ijazah tersebut ke publik karena telah diserahkan kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sebagai bagian dari proses investigasi.
"Guna menghindari kegaduhan yang berkelanjutan, kami mempercayakan penanganan masalah ini kepada mekanisme hukum yang berlaku. Ijazah asli telah kami serahkan kepada Bareskrim untuk keperluan tersebut," tegasnya.
Lebih lanjut, Rivai mengungkapkan kecurigaannya bahwa permintaan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) agar Presiden Jokowi memperlihatkan ijazahnya bukanlah semata-mata untuk memverifikasi keasliannya, melainkan untuk tujuan yang lebih jauh, yaitu menjatuhkan kredibilitas dan memojokkan Presiden.
"Kecurigaan kami terbukti ketika Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Rektor dan Dekannya telah menunjukkan salinan ijazah dan memberikan klarifikasi bahwa ijazah tersebut sah. Namun, pihak-pihak tertentu justru mempermasalahkan hal-hal teknis seperti jenis huruf (font) dan foto yang tertera pada ijazah. Hal ini semakin menguatkan dugaan kami tentang adanya motif tersembunyi," paparnya.
Pernyataan Megawati Soal Ijazah Jokowi
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menyinggung ramainya perdebatan mengenai keaslian ijazah Presiden Jokowi. Ia menyarankan agar pemilik ijazah yang sah untuk menunjukkannya kepada publik guna mengakhiri polemik yang berkepanjangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran buku 'Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)' di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Rabu (14/5).
Megawati menyoroti betapa hebohnya kasus tuduhan ijazah palsu yang dialamatkan kepada Jokowi. Ia berpendapat bahwa jika ijazah tersebut benar-benar sah, maka sebaiknya ditunjukkan saja kepada masyarakat untuk meredam spekulasi dan keraguan yang ada.
"Sekarang ini banyak sekali orang yang memperdebatkan masalah ijazah, benar atau tidak?" ujarnya.
"Seharusnya tidak perlu dipersulit. Jika memang ijazahnya benar, tunjukkan saja, 'Ini ijazah saya,' begitu," imbuhnya.