Penundaan Pengangkatan CASN-PPPK 2024 Picu Aksi Unjuk Rasa, 894 Personel Amankan Situasi

Keputusan pemerintah menunda pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi tahun 2024 telah memicu aksi unjuk rasa yang dijadwalkan hari ini, Senin (10/3/2025). Untuk mengamankan jalannya demonstrasi tersebut, Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 894 personel. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, dalam keterangan persnya hari ini.

Personel gabungan tersebut akan disebar ke sejumlah titik strategis di Jakarta, meliputi lokasi-lokasi yang menjadi pusat aksi, antara lain Gedung DPR RI, Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), dan Istana Negara. Penempatan personel yang terencana ini bertujuan untuk mengamankan jalannya demonstrasi dengan mengedepankan pendekatan humanis, sekaligus memastikan ketertiban umum tetap terjaga. Kapolres Susatyo juga menghimbau kepada para demonstran untuk menyampaikan aspirasinya dengan tertib dan menaati peraturan yang berlaku, seraya menekankan bahwa rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional untuk mengantisipasi potensi kemacetan dan gangguan ketertiban umum.

Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh penundaan pengangkatan CASN dan PPPK 2024 yang diumumkan pemerintah. Berdasarkan informasi yang beredar luas di media sosial, para demonstran menuntut pencabutan surat edaran terkait penyesuaian jadwal pengangkatan tersebut. Mereka menilai penundaan ini sangat merugikan sekitar 4 juta calon ASN dan PPPK yang telah mengikuti proses seleksi panjang dan telah dinyatakan lulus. Poster yang beredar di media sosial juga mencantumkan waktu pelaksanaan aksi yang dijadwalkan mulai pukul 08.30 WIB hingga selesai.

Lebih lanjut, penundaan ini menimbulkan kecemasan dan keresahan di kalangan para peserta seleksi. Jadwal pengangkatan CPNS 2024 yang semula dijadwalkan menerima Nomor Induk Pegawai (NIP) pada Maret 2025 kini diundur hingga 1 Oktober 2025. Sementara itu, pengangkatan PPPK tahap 1 dan 2 yang sebelumnya direncanakan pada Februari dan Juli 2025, masing-masing diundur ke 1 Maret 2026. Keputusan penundaan ini diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini, dalam rapat bersama Komisi II DPR pada Rabu (5/3/2025). Dalam rapat tersebut, Menpan-RB menjelaskan bahwa penyesuaian jadwal ini dilakukan dengan pertimbangan tertentu, dengan perkiraan pengangkatan ASN akan dilakukan pada akhir 2025 atau awal 2026.

Polri berkomitmen untuk memastikan keamanan dan kelancaran proses demonstrasi. Penegakan hukum akan tetap dilakukan bagi pihak-pihak yang melakukan tindakan anarkis atau melanggar hukum selama aksi berlangsung. Namun, prioritas utama tetap pada penyelesaian permasalahan secara damai dan dialogis, demi menjaga kondusifitas situasi dan menjamin hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan aspirasinya.

Tuntutan Demonstran:

• Mendesak Menpan RB untuk mencabut surat edaran tentang penyesuaian jadwal pengangkatan CASN/PPPK TA 2024.
• Memperjuangkan nasib 4 juta CASN/PPPK yang terdampak penundaan.