Polemik video viral yang menampilkan seorang anggota DPRD Lampung Utara, Hatami, tengah memberikan saweran kepada seorang Disk Jockey (DJ) wanita di sebuah acara, berbuntut panjang. Pimpinan DPRD Lampung Utara mengambil langkah tegas dengan memanggil Hatami untuk dimintai keterangan terkait insiden tersebut.

Ketua DPRD Lampung Utara, M. Yusrizal, menyatakan bahwa pihaknya telah melihat video yang beredar luas di media sosial tersebut. Sebagai langkah awal, Yusrizal berencana untuk bertemu langsung dengan Hatami guna mendapatkan klarifikasi terkait kejadian yang sebenarnya. Proses klarifikasi ini dianggap penting untuk memahami konteks dan alasan di balik tindakan Hatami.

"Saya sudah melihat videonya. Langkah awal, saya akan bertemu dengan yang bersangkutan untuk mendengarkan klarifikasi," ujar Yusrizal, Rabu (14/5/2025).

Yusrizal menekankan bahwa saat ini belum dapat dipastikan apakah tindakan Hatami tersebut melanggar kode etik sebagai anggota dewan. Penentuan pelanggaran etik akan dilakukan setelah melalui serangkaian diskusi dan pertimbangan bersama dengan pimpinan dewan lainnya. Yusrizal berjanji akan segera menginformasikan perkembangan terbaru setelah pertemuan dengan Hatami dan pimpinan dewan.

"Saya akan bertemu juga dengan pimpinan dewan lainnya terkait permasalahan ini. Jadi untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan sampai nanti ada keputusan dari hasil pertemuan nanti," imbuhnya.

Video yang viral tersebut memperlihatkan Hatami, yang mengenakan kaos polo putih dan celana jeans biru muda, tampak menikmati alunan musik sambil berjoget di depan seorang DJ wanita. Hatami kemudian terlihat membagikan sejumlah uang pecahan Rp 50 ribu yang cukup banyak hingga memenuhi meja DJ. Aksi Hatami ini disaksikan oleh banyak orang yang hadir di acara tersebut. Video tersebut kemudian memicu beragam komentar negatif dari warganet yang mempertanyakan etika seorang pejabat publik.

Kasus ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan tentang batasan perilaku seorang anggota dewan di luar kegiatan formal kedinasan. DPRD Lampung Utara diharapkan dapat mengambil tindakan yang bijaksana dan adil dalam menyelesaikan polemik ini, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip etika dan akuntabilitas publik.

Perkembangan kasus ini akan terus dipantau oleh masyarakat, dan keputusan yang diambil oleh DPRD Lampung Utara akan menjadi preseden penting dalam menegakkan etika pejabat publik di daerah tersebut.

Aksi Hatami memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Banyak yang menilai bahwa tindakan tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik. Sejumlah netizen juga menyoroti penggunaan uang yang dianggap tidak bijak, mengingat Hatami adalah seorang wakil rakyat yang seharusnya lebih peka terhadap kondisi masyarakat.

Insiden ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pejabat publik untuk selalu menjaga etika dan perilaku, baik di dalam maupun di luar jam kerja. Masyarakat berharap agar para wakil rakyat dapat memberikan contoh yang baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam setiap tindakan mereka.