Puan Maharani Serukan Penolakan Relokasi Warga Gaza dalam Konferensi PUIC
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, secara resmi membuka Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), sebuah forum penting yang mempertemukan parlemen dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dalam pidato pembukaannya, Puan Maharani menyampaikan seruan tegas kepada seluruh negara anggota OKI untuk bersatu menolak segala upaya relokasi paksa terhadap warga Palestina dari wilayah Gaza.
Acara pembukaan konferensi berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Rabu, 14 Mei 2025. Puan Maharani menekankan keyakinannya bahwa negara-negara Islam memiliki potensi peradaban yang maju dan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya. Ia juga menyoroti berbagai tantangan global yang dihadapi dunia Islam, termasuk isu-isu kesejahteraan, kesenjangan ekonomi, ketahanan pangan, dampak globalisasi terhadap nilai dan budaya, pentingnya literasi dalam menghadapi kemajuan teknologi, perubahan iklim, peran serta pemberdayaan perempuan, konflik geopolitik dan geoekonomi, serta perjuangan kemerdekaan Palestina.
"Kita memiliki harapan besar bahwa rakyat di dunia Islam akan dapat hidup lebih baik, memiliki peradaban kemajuan dalam kehidupan rakyat. Pada saat kita berkumpul di gedung ini, kita dapat merasakan dan memahami bahwa masih banyak pekerjaan kita bersama untuk membangun tatanan dunia yang kita harapkan," ujar Puan dengan nada penuh harap.
Puan Maharani juga menyinggung perayaan Silver Jubilee PUIC yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2025. Ia berharap momentum ini dapat dimanfaatkan untuk mempererat hubungan antar-parlemen negara anggota OKI, serta meningkatkan kerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks di masa depan. Secara khusus, Puan menyoroti pentingnya pemberdayaan perempuan di negara-negara OKI. Ia berbagi pengalamannya sebagai Ketua DPR RI perempuan pertama di Indonesia, yang menurutnya membuktikan bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan publik tertinggi di negara besar seperti Indonesia.
Lebih lanjut, Puan Maharani secara tegas menolak gagasan relokasi warga Gaza. Ia menyatakan bahwa Gaza adalah milik rakyat Palestina dan harus dibangun kembali. Puan menyerukan pembangunan kembali Gaza tidak hanya secara fisik, tetapi juga dengan mengembalikan harga diri, keadilan, dan harapan bagi rakyat Palestina.
"Kita berkumpul hari ini di bawah bayang-bayang situasi yang menyedihkan di Gaza yang menyentuh nilai kemanusiaan kita. Masyarakat sipil menjadi korban perang. Perempuan dan anak-anak mengalami kelaparan. Rumah sakit dan sekolah juga hancur," kata Puan dengan nada prihatin. "Kita harus menolak gagasan merelokasi rakyat Palestina dari wilayah Gaza. Gaza adalah milik rakyat Palestina. Gaza harus dibangun kembali tidak hanya dengan gedung dan tembok, namun juga dengan harga diri, keadilan, dan harapan," imbuhnya.