Bebasnya Yoon Suk Yeol Picu Demo Besar di Seoul: Dua Kubu Berseberangan Beradu Pendapat

Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, telah dibebaskan dari tahanan pada Sabtu, 8 Maret 2025, menyusul keputusan pengadilan yang menyatakan penahanannya tidak sah. Pembebasan ini, yang terjadi setelah penahanan sejak pertengahan Januari terkait upayanya yang gagal memberlakukan darurat militer pada Desember 2024, langsung memicu reaksi berlawanan dan demonstrasi besar-besaran di Seoul pada Minggu, 9 Maret 2025.

Ribuan orang dari berbagai kelompok turun ke jalan, membagi diri ke dalam dua kubu yang berseberangan. Pendukung Yoon, yang sebagian besar berasal dari kelompok konservatif, menggelar demonstrasi tandingan untuk mengekspresikan dukungan mereka. Salah satu kelompok terbesar, Gereja Sarang Jeil yang dipimpin oleh Pendeta Jeon Kwang-hoon, mengadakan kebaktian di luar ruangan dekat kediaman presiden. Polisi memperkirakan sekitar 4.500 pendukung Yoon berkumpul hingga tengah hari. Jeon menyatakan pembebasan Yoon menandakan berakhirnya proses pemakzulan. Kelompok konservatif lainnya, Angry Blue, juga melakukan aksi terpisah di Paviliun Bosingak sebelum berunjuk rasa di sepanjang Jalan Jongno 3-ga. Mereka secara terang-terangan menentang pemakzulan dan menyerukan pemulihan jabatan Yoon.

Di sisi lain, demonstrasi yang jauh lebih besar dilakukan oleh kelompok aktivis yang menuntut pemecatan Yoon. Mereka memulai aksi selama seminggu di luar Istana Gyeongbok dan menggelar konferensi pers di kompleks pemerintahan terdekat. Diperkirakan 100.000 orang akan berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa yang akan menutup sebagian jalan di sekitar Museum Istana Nasional dan berlanjut di Gwanghwamun pada malam hari. Kelompok ini menekankan bahwa pembebasan Yoon tidak menghapuskan tuduhan pemberontakan yang dialamatkan kepadanya.

Peristiwa ini juga memicu perdebatan politik yang sengit. Partai Demokrat, partai oposisi utama, mengecam pembebasan Yoon dan menuntut pengunduran diri Jaksa Agung Shim Woo-jung, yang dianggap bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Partai tersebut bahkan mengancam akan melakukan pemakzulan terhadap Jaksa Agung jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Mereka menilai Jaksa Agung telah gagal memanfaatkan kesempatan untuk mengajukan banding atas keputusan pengadilan dan mencari penilaian dari pengadilan yang lebih tinggi. Sebaliknya, Partai berkuasa, People Power Party, mendesak Mahkamah Konstitusi untuk segera membatalkan pemakzulan Yoon dan mengembalikannya ke jabatan presiden, memperingatkan konsekuensi atas keputusan yang terburu-buru.

Meskipun Yoon telah dibebaskan dari tahanan, ia masih harus menghadapi persidangan atas tuduhan pemberontakan dan menunggu keputusan final Mahkamah Konstitusi terkait pemakzulannya. Masa depan politiknya masih belum pasti, sementara demonstrasi besar di Seoul menunjukkan betapa terpolarisasinya opini publik terhadapnya. Proses hukum dan politik yang akan berlangsung ini dipastikan akan terus memanaskan suasana politik Korea Selatan dalam beberapa waktu ke depan.