Pemerintah terus berupaya mempermudah operasional Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengumumkan inisiatif untuk membangun sistem perizinan dan sertifikasi terpadu satu pintu.

Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap keluhan yang sering dilontarkan oleh para pelaku UMKM mengenai kompleksitas dan kerumitan dalam memperoleh berbagai izin yang diperlukan untuk menjalankan usaha mereka. Maman Abdurrahman menyatakan, pemerintahannya sedang mempersiapkan ekosistem yang memungkinkan semua perizinan, mulai dari sertifikasi halal, izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), hingga sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dapat diakses melalui satu pintu.

Pernyataan ini disampaikan saat berdialog dengan para pelaku UMKM di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Maman memahami betul kesulitan yang dihadapi para pengusaha mikro dan kecil dalam mempertahankan bisnis mereka, terutama dengan segala keterbatasan yang ada. Ia meminta para pelaku usaha untuk bersabar sementara pemerintah melakukan pembenahan ekosistem UMKM. Maman menambahkan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru berjalan enam bulan, dan ia meminta kesempatan untuk menangani, memperbaiki, dan membuat UMKM lebih baik lagi.

Selain itu, Kementerian UMKM juga tengah berupaya mengintegrasikan data UMKM yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Upaya ini diwujudkan melalui aplikasi SAPA UMKM, yang akan menjadi platform terpusat untuk berbagai program pemberdayaan UMKM. Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah koordinasi dan penyaluran bantuan serta program-program pemerintah kepada UMKM yang membutuhkan.

Kementerian juga berencana untuk membentuk klaster dan holding UMKM. Tujuan dari pembentukan klaster dan holding ini adalah untuk mempermudah intervensi program-program pemerintah pada sektor produktif. Dengan adanya klaster dan holding, pemerintah dapat lebih mudah memberikan pelatihan, pendampingan, dan bantuan permodalan kepada UMKM yang tergabung di dalamnya.

Maman juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk ikut serta memperkuat ekosistem UMKM dan kewirausahaan melalui kolaborasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Berikut adalah poin-poin penting dari inisiatif pemerintah untuk mempermudah perizinan UMKM:

• Sistem Perizinan Satu Pintu: Memudahkan pelaku UMKM dalam mengurus berbagai perizinan yang diperlukan.
• Integrasi Data UMKM: Mengumpulkan data UMKM dari berbagai sumber ke dalam satu platform.
• Aplikasi SAPA UMKM: Menyediakan akses terpusat ke berbagai program pemberdayaan UMKM.
• Pembentukan Klaster dan Holding UMKM: Mempermudah intervensi program pemerintah pada sektor produktif.
• Kolaborasi Inklusif: Melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam pengembangan UMKM.