Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tengah mempersiapkan diri menuju Muktamar yang dijadwalkan berlangsung antara Agustus hingga September 2025. Di tengah persiapan ini, Ketua DPP PPP, Tengku Amri, menyerukan kepada seluruh kader untuk memperkuat persatuan dan menghindari perpecahan.

Seruan ini muncul seiring dengan beredarnya kabar bahwa 20 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) menginginkan adanya perubahan kepemimpinan, dengan sosok ketua umum yang berasal dari luar partai. Isu ini sebelumnya diungkapkan oleh Sekjen DPP PPP, Arwani Thomafi, yang memicu berbagai tanggapan di internal partai.

Tengku Amri menekankan pentingnya meninggalkan segala bentuk friksi dan konflik yang dapat memecah belah soliditas partai. Ia mengingatkan bahwa perpecahan hanya akan menggagalkan rencana-rencana strategis yang telah disusun, termasuk target untuk kembali meraih kursi di parlemen pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.

"Jika kita terus terjebak dalam konflik, sangat mungkin PPP tidak akan mampu bangkit pada Pemilu 2029, dan bahkan berpotensi hilang selamanya," ujarnya dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat.

Meski demikian, Tengku Amri mengakui bahwa perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dan bahkan dapat menjadi kekuatan. Namun, perbedaan tersebut seharusnya tidak menjadi sumber konflik baru, melainkan menjadi pendorong untuk memperkuat konsolidasi internal partai. Ia berharap Muktamar dapat menjadi momentum untuk menyatukan seluruh kader dalam pemilihan ketua umum yang akan datang.

"Muktamar kali ini adalah kesempatan bagi kita untuk memilih sosok yang paling layak memimpin partai ke depan. Jika ada lebih dari satu calon, silakan berkompetisi secara sehat," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPW PPP Sumatera Utara, Jafaruddin Harahap, menyayangkan munculnya isu perpecahan menjelang Muktamar. Ia mengajak seluruh kader untuk tetap solid dan berpegang pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, termasuk dalam proses pemilihan ketua umum.

"Kami berharap seluruh rekan-rekan DPW dapat berpedoman pada keputusan Mukernas dan Rapimnas. Hal-hal di luar itu tentu tidak dapat kami akomodir," tegasnya.

Sebelumnya, isu perebutan kursi ketua umum memang santer terdengar menjelang Muktamar PPP. Beberapa pihak menilai Plt Ketua Umum PPP, Mardiono, kurang berhasil dalam memimpin partai, terutama karena gagal membawa PPP lolos ke DPR pada Pemilu terakhir.

Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy, mengungkapkan bahwa hampir seluruh pengurus PPP di daerah berpendapat bahwa Mardiono perlu diganti. Ia menilai bahwa kegagalan PPP mempertahankan kursi di Senayan menjadi indikasi ketidaklayakan Mardiono untuk kembali maju sebagai calon ketua umum.

"Kepemimpinan saat ini sudah gagal mempertahankan PPP di Senayan. Jadi, untuk dimajukan lagi sebagai caketum jelas sudah sangat tidak layak. Hampir seluruh DPW dan DPC sangat setuju dengan hal ini. Sekarang tinggal siapa caketumnya?" ujarnya.

Romahurmuziy menyebutkan sejumlah nama yang berpotensi menjadi calon ketua umum PPP, baik dari internal maupun eksternal partai, di antaranya:

• Sandiaga Uno
• Arwani Thomafi
• Taj Yasin
• Saifullah Yusuf
• Dudung Abdurachman
• Amran Sulaiman
• Marzuki Alie
• Agus Suparmanto

Namun, ia juga mencatat bahwa tingkat kesiapan dan agresivitas masing-masing tokoh berbeda-beda. Ada yang sudah aktif melakukan sosialisasi, sementara yang lain masih dalam tahap penjajakan dan konsolidasi.