Polemik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kian memanas menjelang Muktamar 2025. Sejumlah petinggi DPP PPP dan ketua DPW dari berbagai daerah membantah klaim Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP, Arwani Thomafi, yang menyebutkan bahwa 20 DPW menginginkan ketua umum baru pada forum tertinggi partai tersebut.

Ketua DPP PPP Tengku Amri M Ali, bersama dengan Ketua DPW Jakarta Saiful Rahmat Dasuki, Ketua DPW Nusa Tenggara Timur (NTT) Djainudin Lonek, dan Ketua DPW Sumatera Utara (Sumut) Jafaruddin Harahap, secara tegas membantah pernyataan Arwani Thomafi. Mereka menuding klaim tersebut sebagai upaya oknum tertentu yang ingin menciptakan kegaduhan di internal partai demi kepentingan pribadi.

Saiful Rahmat Dasuki bahkan menyebut informasi mengenai dukungan 20 DPW kepada calon ketua umum dari luar partai sebagai tidak benar. Ia menuding adanya upaya penyesatan informasi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan pengurus PPP di daerah untuk kepentingan pribadi. Saiful menegaskan dukungannya terhadap hasil Mukernas PPP yang diadakan pada Desember 2024 yang memutuskan tidak ada perubahan AD/ART terkait persyaratan calon ketua umum PPP.

Lebih lanjut, Saiful menolak upaya politis yang dianggapnya dimotori oleh Arwani Thomafi. Ia menuduh Arwani berupaya memprovokasi dan mengadu domba antara pengurus PPP di daerah dengan DPP dengan tujuan mengambil alih partai secara inkonstitusional.

"Menolak upaya segelintir petualang politik yang dimotori oleh Arwani Thomafi, yang terus berupaya memprovokasi dan mengadu domba antara pengurus PPP di daerah dengan dewan pimpinan pusat dengan tujuan mengambil alih PPP dengan cara-cara inkonstitusional dan tidak bermartabat," tegas Saiful.

Tengku Amri M Ali menambahkan bahwa perbedaan pandangan dalam menghadapi muktamar adalah hal yang wajar. Menurutnya, forum muktamar adalah tempat yang tepat untuk menentukan siapa yang akan memimpin PPP ke depan. Ia menekankan pentingnya proses pemilihan ketua umum yang sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam AD/ART partai.

"Seharusnya kita konsen disini dulu, setelah mukernas, menginventarisir apa saja yang harus dilakukan dan itu harus dijabarkan menjadi program kerja. Tidak justru kemudian membuat statement-statement yang memancing kegaduhan," terang Amri.

Sementara itu, Ketua DPW Sumut Jafaruddin Harahap menyayangkan polemik yang terjadi di internal partai. Ia mengingatkan bahwa situasi partai saat ini sedang tidak baik, terutama setelah PPP kehilangan kursi legislatif di tingkat nasional. Jafaruddin menilai pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan seharusnya melalui kajian dan mekanisme yang jelas, bukan hanya sekadar ekspos.

Jafaruddin juga menyinggung mengenai sosok Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono yang dinilai telah mengantarkan partai melalui Pemilu dengan baik. Ia mengatakan tidak ada alasan untuk mengkhianati atau mendiskriminasi Mardiono.

Kontroversi ini bermula dari pernyataan Sekjen PPP Arwani Thomafi yang mengklaim bahwa 20 DPW PPP, termasuk dari Jawa Timur, sepakat untuk memilih ketua umum baru. Klaim ini juga disebut sejalan dengan keinginan majelis partai dan para ulama di PPP.

Berikut poin-poin penting dalam berita ini:

• Sejumlah petinggi DPP dan ketua DPW PPP membantah klaim Sekjen PPP mengenai dukungan 20 DPW untuk ketua umum baru.
• Mereka menuding klaim tersebut sebagai upaya oknum yang ingin membuat gaduh partai.
• Ketua DPP PPP menekankan pentingnya proses pemilihan ketua umum yang sesuai dengan AD/ART.
• Ketua DPW Sumut menyayangkan polemik yang terjadi dan mengingatkan situasi partai yang sedang tidak baik.
• Kontroversi ini bermula dari klaim Sekjen PPP mengenai dukungan 20 DPW untuk ketua umum baru.