Mantan Presiden Republik Indonesia kelima, Megawati Soekarnoputri, mengungkapkan sebuah pernyataan bernada seloroh mengenai statusnya sebagai mantan wakil presiden. Dalam acara peluncuran buku "Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)" di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati menyampaikan bahwa dirinya seringkali tidak dianggap sebagai mantan wakil presiden.

Dalam sambutannya di acara yang juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Megawati, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, secara terbuka menyatakan bahwa ia tidak menerima tunjangan pensiun sebagai mantan wakil presiden.

"Sekarang saya bilang, Mas, aku ini masak Presiden yo. Wapres suka kelupaan. Bener tuh Wapres dulu tapi suka lupa kesebut," ujar Megawati di hadapan para tamu undangan.

Megawati menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-8 pada periode 1999-2001, mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Setelah itu, ia kemudian menjabat sebagai Presiden RI dari tahun 2001 hingga 2004.

Di hadapan Sri Mulyani, Megawati menyampaikan secara langsung perihal tunjangan pensiunnya sebagai wakil presiden.

"Pensiun aja ini, Mbak Ani (Sri Mulyani), ini saya nggak dapet," ungkapnya.

Pernyataan Megawati ini sontak menarik perhatian para hadirin. Meskipun disampaikan dalam suasana santai, pernyataan tersebut menyoroti sebuah fakta bahwa seorang tokoh sekaliber Megawati Soekarnoputri, yang pernah menduduki posisi penting dalam pemerintahan, ternyata tidak menerima hak pensiun yang seharusnya ia terima sebagai mantan wakil presiden.

Lebih lanjut, Megawati menambahkan, "Eh bener lho, untung aja ini, jadi langsung aja. Ya kan terus terang," seraya disambut tawa oleh para hadirin.

Acara peluncuran buku di BRIN tersebut menjadi momentum bagi Megawati untuk menyampaikan aspirasinya secara terbuka. Kehadiran Sri Mulyani, sebagai pemegang otoritas keuangan negara, memberikan kesempatan bagi Megawati untuk menyampaikan keluhannya secara langsung. Belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Keuangan terkait pernyataan Megawati ini.