Jelang Kongres PSI, Jokowi Tanggapi Wacana Pencalonan Dirinya Sebagai Ketua Umum

Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan terkait aspirasi yang muncul dari berbagai kalangan yang mengharapkannya untuk maju sebagai calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Tanggapan ini muncul menjelang Kongres PSI yang dijadwalkan berlangsung di Solo, Jawa Tengah, pada 19 Juli 2025, dengan agenda utama pemilihan ketua umum baru.

"Masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misal saya ikut, saya kalah," ujar Jokowi dengan nada bercanda saat ditemui di Solo, Rabu (14/5/2025). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Jokowi masih mempertimbangkan secara matang kemungkinan untuk ikut serta dalam bursa pemilihan ketua umum PSI.

Saat ditanya mengenai kemungkinan dirinya mendaftar sebagai calon Ketum PSI, mantan Wali Kota Solo ini menyatakan belum mengambil keputusan. "Belum (mendaftar). Kan masih panjang sampai Juni," tambahnya, memberikan isyarat bahwa pendaftaran masih terbuka dan ia memiliki waktu untuk mempertimbangkan keputusannya.

Jokowi juga berkelakar mengenai potensi tidak adanya kader lain yang mendaftar jika dirinya memutuskan untuk maju. "Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar, mungkin," katanya, menggambarkan potensi pengaruh kehadirannya dalam bursa pemilihan.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyoroti sistem pemilihan yang akan digunakan dalam Kongres PSI, yaitu e-voting. "Ya belum tahu. Karena ini kan yang saya tahu pakai e-voting, one man, one vote. Seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Yang sulit di situ," jelasnya.

Ia menilai bahwa penerapan sistem e-voting merupakan langkah positif dalam pemilihan ketua umum partai politik di era digital. "Ya bagus. Era digital ini kalau misalnya pemilihan ketua dengan e-voting, melibatkan seluruh anggota, artinya ada kepemilikan terhadap partai betul-betul di seluruh anggota. Saya kira bagus," paparnya.

Selain itu, Jokowi juga menyampaikan gagasan mengenai penggunaan virtual office untuk kantor DPD, DPC, hingga tingkat kecamatan. "Dan kalau bisa pernah saya sampaikan kalau perlu kantor DPD, kantor DPC, kantor di tingkat kecamatan semuanya pakai virtual office bagus banget. Tapi regulasinya perlu dirubah. Menurut saya partai ke depan akan seperti itu," sambungnya, memberikan visi tentang modernisasi organisasi partai.

Mengenai sistem pemilihan yang diterapkan PSI, Jokowi mengaitkannya dengan konsep partai perorangan yang pernah ia sampaikan. "Iya kurang lebih (partai perorangan). Saya tidak tahu ya di PSI yang diadopsi yang mana. Tetapi yang saya sampaikan Partai Super Tbk ya kurang lebih seperti itu," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman mengungkapkan bahwa pemilihan ketua umum secara langsung oleh kader merupakan langkah untuk menjadikan PSI lebih terbuka.

"Apakah konsep ini idenya dari Pak Jokowi? Terus terang, Pak Jokowi ini kan kami anggap sebagai mentor sejak lama. Jadi, masukan dari Pak Jokowi ini juga kami anggap sesuatu yang out of the box," kata Andy, mengakui peran Jokowi sebagai inspirasi bagi PSI.

Andy menjelaskan bahwa Jokowi dalam beberapa pertemuan menekankan pentingnya membangun partai yang "super terbuka", termasuk dalam mekanisme pemilihan ketua umum. "Begitu Pak Jokowi bilang bicara tentang partai super terbuka, kemudian dalam beberapa pertemuan juga menyebutkan bahwa memang sebaiknya ketum dipilih secara langsung, kami di internal mulai melihat-lihat," ujarnya.

PSI juga mempelajari praktik serupa yang diterapkan oleh partai-partai muda di luar negeri, seperti Podemos di Spanyol dan Five Star Movement di Italia. "Kalau ditanya kenapa PSI memilih jalan seperti ini, ini adalah salah satu langkah kami untuk mulai menjadi apa yang kami sebut sebagai partai super terbuka, partai super TBK," ucap Andy.

Terkait peluang Presiden Jokowi untuk maju sebagai calon ketua umum PSI, Andy menyatakan bahwa pendaftaran terbuka bagi siapa pun yang memenuhi syarat. "Apakah Pak Jokowi akan menjadi calon? Kita doakan, Mas," kata Andy.

Ia menegaskan bahwa setiap calon ketua umum harus memiliki KTA PSI, terverifikasi sebagai kader, serta memperoleh minimal lima rekomendasi dari DPW dan 20 dari DPD. "Yang paling penting dia harus memegang kartu tanda anggota PSI. Mengenai berapa lama, itu tidak menjadi masalah. Yang paling penting dia punya visi dan misi yang sama dengan PSI," tutupnya.