Praktik pemerasan yang diduga melibatkan organisasi masyarakat (ormas) mencoreng wajah Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Ratusan juta rupiah disinyalir mengalir setiap bulan ke kantong oknum yang memanfaatkan posisi mereka untuk memalak para pedagang kaki lima (PKL).

Para PKL mengungkapkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang secara rutin dengan dalih "biaya keamanan". Karsidi (46), seorang PKL yang telah lama berjualan di pasar tersebut, menuturkan bahwa ia dan rekan-rekannya harus menyetor uang sebesar Rp 1 juta setiap bulan. Selain itu, mereka juga diwajibkan membayar pungutan harian sebesar Rp 20.000. Praktik ini memaksa mereka untuk membayar hingga Rp 1,6 juta setiap bulan. Para pedagang yang menolak membayar, terancam tidak bisa berjualan di area tersebut, termasuk di badan jalan yang seharusnya bebas dari aktivitas perdagangan.

Praktik haram ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, melibatkan oknum ormas yang diduga menguasai lapak-lapak PKL di area pintu masuk pasar. Dengan asumsi terdapat sekitar 150 pedagang aktif yang membayar, diperkirakan uang yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp 225 juta per bulan. Jumlah yang fantastis ini menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di lingkungan pasar.

Karsidi menambahkan bahwa keberadaan oknum ormas tersebut justru memberikan rasa aman palsu bagi para PKL. Mereka dapat berjualan dengan tenang tanpa khawatir digusur, meskipun aktivitas mereka melanggar aturan dengan menggunakan badan jalan. Bahkan, beberapa waktu lalu, kepala sekuriti Pasar Induk Kramat Jati nyaris menjadi korban kekerasan saat berusaha menertibkan para PKL.

Ironisnya, praktik pungli ini juga merugikan para pedagang resmi yang berjualan di dalam los pasar dan membayar retribusi secara legal kepada Perumda Pasar Jaya. Mereka merasa dirugikan oleh keberadaan PKL yang memenuhi area pintu masuk dan mengganggu akses para pembeli. Riki (51), seorang pedagang resmi, mengungkapkan bahwa masalah ini telah lama menjadi penghambat penataan pasar. Ia menduga keberadaan "perlindungan" yang diberikan oleh oknum ormas menjadi penyebab menjamurnya PKL di area pasar.

Riki berharap agar revitalisasi dan penataan pasar dapat segera dilanjutkan. Ia meyakini bahwa dengan penataan yang baik, akan semakin banyak pembeli yang datang ke pasar. Selain itu, ia juga mendesak pihak kepolisian untuk segera menindak tegas praktik premanisme yang meresahkan dan merugikan banyak pihak di Pasar Induk Kramat Jati.

Kasus pungli di Pasar Induk Kramat Jati ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Diperlukan tindakan nyata dan komprehensif untuk memberantas praktik haram ini dan menciptakan lingkungan pasar yang tertib, aman, dan kondusif bagi semua pihak.