Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat pembangunan 1.542 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditargetkan rampung pada Agustus 2025. Inisiatif ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan difokuskan pada daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh pihak swasta.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan makanan bergizi di wilayah-wilayah terpencil yang selama ini kurang terlayani. Saat ini, terdapat 1.286 unit SPPG yang telah beroperasi, namun seluruhnya didirikan oleh mitra Makan Bergizi Gratis (MBG). Penambahan 1.542 unit baru ini merupakan upaya pemerintah untuk memperluas jangkauan program dan menjamin ketersediaan makanan bergizi bagi masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.

"Pembangunan SPPG ini telah memasuki tahap perencanaan dan akan segera ditender pada akhir bulan ini. Kami menargetkan seluruh pembangunan selesai paling lambat Agustus 2025," ujar Dadan saat ditemui di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

SPPG, atau yang juga dikenal sebagai dapur MBG, akan dibangun dengan prioritas utama pada daerah-daerah terpencil yang memiliki jumlah penerima manfaat yang minim. Dadan menjelaskan bahwa mitra MBG seringkali enggan berinvestasi di wilayah-wilayah tersebut karena kurangnya skala ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah hadir untuk mengisi kekosongan ini dan memastikan bahwa setiap anak di Indonesia memiliki akses terhadap makanan bergizi. Ditargetkan akan dibangun 3 dapur MBG per kabupaten di seluruh Indonesia.

Dadan menambahkan bahwa pembangunan dapur MBG memerlukan serangkaian prosedur, mulai dari penggunaan anggaran hingga penetapan lokasi. Proses ini membutuhkan waktu beberapa bulan, namun BGN berupaya untuk mempercepat proses tersebut agar pembangunan dapat segera dimulai.

Untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan yang disajikan di dapur MBG, BGN akan menempatkan kepala satuan dari pusat di setiap unit SPPG. Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya kasus keracunan makanan seperti yang terjadi di beberapa daerah sebelumnya.

"Seluruh program makan bergizi diawasi langsung oleh pusat dan tidak ada yang dilepas ke pihak lain," tegas Dadan.

Pembangunan 1.542 unit SPPG ini membutuhkan anggaran sekitar Rp 6 triliun. BGN telah menyiapkan anggaran tersebut dan berkomitmen untuk mengelola dana tersebut secara transparan dan akuntabel.

Berikut rincian program SPPG yang akan dijalankan oleh BGN:

• Pembangunan 1.542 unit SPPG baru di seluruh Indonesia.
• Fokus pada daerah-daerah terpencil dengan jumlah penerima manfaat yang minim.
• Anggaran sebesar Rp 6 triliun.
• Pengawasan ketat oleh pusat untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan.
• Target penyelesaian pada Agustus 2025.
• Pembangunan 3 dapur MBG per kabupaten

Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan angka stunting di Indonesia dapat menurun secara signifikan dan generasi muda Indonesia dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat dan cerdas.