Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menetapkan jadwal pelaksanaan Muktamar untuk memilih ketua umum definitif antara bulan Agustus hingga September 2025. Kepastian ini disampaikan oleh Juru Bicara PPP, Usman Tokan, yang menegaskan bahwa keputusan tersebut telah disepakati dalam rapat pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai.

"Pelaksanaan Muktamar PPP akan diselenggarakan setelah Hari Raya Idul Adha dan pilkada ulang di beberapa daerah, yaitu antara Agustus-September," ujar Usman. Penentuan jadwal ini sekaligus membantah anggapan adanya upaya penundaan Muktamar. Usman menjelaskan bahwa waktu yang tersedia justru memberikan kesempatan bagi para calon kandidat ketua umum untuk membangun komunikasi yang intensif dengan para kader partai yang memiliki hak suara.

Menurut Usman, seluruh kader PPP memiliki aspirasi yang sama untuk segera memiliki ketua umum definitif yang dipilih langsung melalui Muktamar. Saat ini, PPP masih dipimpin oleh seorang Pelaksana Tugas (Plt) yang tidak dipilih melalui mekanisme Muktamar. Hal ini menjadi salah satu alasan kuat mengapa percepatan Muktamar menjadi harapan seluruh elemen partai.

Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy (Rommy), mengungkapkan bahwa para ketua majelis telah menyampaikan permintaan agar Muktamar dipercepat dan dilaksanakan pada Januari atau Februari 2025. Namun, surat yang dikirimkan kepada DPP PPP terkait usulan tersebut hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan.

• Penjelasan Usman Tokan:
  • Muktamar akan diselenggarakan Agustus-September 2025.
  • Tidak ada niatan menunda pelaksanaan Muktamar.
  • Memberi kesempatan kandidat berkomunikasi dengan kader.
  • Seluruh kader PPP menginginkan ketua umum definitif.
• Pernyataan Romahurmuziy (Rommy):
  • Ketua majelis meminta Muktamar dipercepat (Januari-Februari 2025).
  • Surat permintaan belum mendapat tanggapan dari DPP PPP.

Usman menepis anggapan adanya upaya penundaan Muktamar. Ia menegaskan bahwa waktu yang tersedia justru memberikan kesempatan bagi para calon kandidat untuk berinteraksi dengan para pemilih di Muktamar. Seluruh kader PPP disebut memiliki keinginan yang sama untuk menghadirkan ketua umum partai baru dengan status definitif, mengingat saat ini partai masih dipimpin oleh Plt Ketua Umum.

Perbedaan pendapat mengenai waktu pelaksanaan Muktamar antara pimpinan majelis dan DPP PPP menunjukkan dinamika internal yang ada dalam partai berlambang Kabah tersebut. Meski demikian, PPP menegaskan komitmennya untuk melaksanakan Muktamar sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan menghasilkan kepemimpinan yang solid dan definitif untuk menghadapi tantangan politik di masa depan.