PP Tunas Literasi Digital Diharapkan Mampu Meminimalisir Penyalahgunaan Identitas Diri di Kalangan Remaja

markdown Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menaruh harapan besar pada Peraturan Pemerintah (PP) Tunas dan Literasi Digital sebagai garda terdepan dalam melindungi generasi muda Indonesia dari dampak negatif penggunaan media sosial. Beliau menekankan bahwa PP ini menjadi fondasi penting dalam menata kembali cara remaja berinteraksi di dunia maya.

Dedi Mulyadi menyampaikan pandangannya usai mengikuti acara Sosialisasi PP Tunas dan Literasi Digital untuk Anak dan Remaja di SMA Negeri 2 Purwakarta. Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Viada Hafid. Dedi Mulyadi menekankan, penanganan masalah penyalahgunaan media sosial dan platform digital yang berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak, harus dimulai dari akar masalahnya. Ia menyoroti bagaimana penggunaan media sosial yang berlebihan di kalangan remaja seringkali memicu tindakan kriminalitas dan perilaku menyimpang.

Menurutnya, pendekatan melalui pendidikan dan pelatihan saja tidak cukup untuk mengatasi kecanduan game online dan aktivitas negatif lainnya di dunia maya. Ia menyambut baik terbitnya PP Tunas dan Literasi Digital, dan menyebutnya sebagai langkah strategis untuk menjaga anak-anak, khususnya di Jawa Barat, dari pengaruh buruk dunia digital.

"Alhamdulillah, Bapak Prabowo telah menerbitkan PP ini. Ini adalah barikade untuk menjaga anak-anak kita," ujar Dedi.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memahami dan mengimplementasikan PP tersebut menjadi kebijakan publik yang lebih teknis di tingkat daerah. Salah satu contohnya adalah, sistem harus secara otomatis menghentikan akses platform bagi anak SMP yang menggunakan identitas palsu (NIK, KK, atau nama samaran) dan melanggar prinsip-prinsip etika sebagai remaja.

Dedi menekankan perlunya pembuatan panduan teknis yang jelas dalam PP Tunas dan Literasi Digital. Ia menyadari bahwa sebagai gubernur, tidak mungkin baginya untuk mengawasi 50 juta penduduk dalam penggunaan ponsel. Selain itu, kebijakan pelatihan di lingkungan militer, misalnya, tidak dapat menyelesaikan seluruh permasalahan remaja terkait aktivitas di dunia digital.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi berencana mengadakan pertemuan dengan Menteri Komdigi Meutya Hafid untuk membahas isu serupa. Namun, Menteri Komdigi memilih untuk berinteraksi langsung dengan para siswa di SMAN 2 Purwakarta. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya membangun lingkungan digital yang aman, nyaman, dan sehat bagi masyarakat Indonesia.

Dalam sesi interaksi, seorang siswa mengungkapkan pengalamannya menjadi korban penipuan online. Ia menceritakan bagaimana seorang penipu yang mengaku sebagai kurir dari sebuah marketplace berhasil mengelabui dan mencuri uangnya setelah ia mengklik tautan yang dikirim.

Poin-poin penting yang dibahas dalam sosialisasi ini meliputi:

  • Pentingnya PP Tunas dan Literasi Digital sebagai upaya preventif.
  • Peran pemerintah daerah dalam mengimplementasikan PP.
  • Bahaya penggunaan identitas palsu di media sosial.
  • Pentingnya membangun kesadaran akan keamanan digital di kalangan remaja.