Implementasi pajak opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) telah memicu perubahan signifikan dalam dinamika pasar otomotif daerah. Kenaikan harga kendaraan baru akibat penerapan pajak ini menjadi perhatian utama para pelaku industri dan konsumen.

Secara teknis, opsen BBN-KB merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyederhanakan distribusi dana pajak, memungkinkan pemerintah daerah tingkat kota dan kabupaten untuk menerima langsung alokasi dari pungutan tersebut. Dasar hukum penerapan opsen ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, yang menetapkan tarif opsen sebesar 66 persen dari nilai BBN-KB yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Namun, implementasi kebijakan ini di lapangan menimbulkan dampak yang beragam. Seorang tenaga penjual dari merek Wuling di Indramayu, Nanang, mengungkapkan bahwa opsen BBN-KB secara langsung mempengaruhi volume penjualan di wilayahnya. Kenaikan harga mobil, sebagai konsekuensi dari pajak baru ini, menjadi faktor penentu dalam keputusan pembelian konsumen.

Dampak Kenaikan Harga

Nanang mencontohkan, untuk model Almaz Hybrid, BBN-KB sebelumnya berkisar Rp 12 juta, namun setelah penerapan opsen, melonjak menjadi Rp 21 juta. Selisih harga yang signifikan ini tentu saja berdampak pada daya tarik mobil baru bagi konsumen. Lebih lanjut, Nanang menjelaskan bahwa penurunan penjualan tidak hanya dirasakan oleh merek Wuling, tetapi juga oleh merek-merek mobil lainnya secara umum.

Dalam interaksi dengan calon pembeli, Nanang memilih untuk tidak terlalu menonjolkan informasi mengenai opsen BBN-KB. Tujuannya adalah untuk menghindari potensi pembatalan pembelian akibat kenaikan harga. Meskipun demikian, konsumen pada akhirnya akan mengetahui adanya tambahan pungutan ini saat menerima STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Reaksi Konsumen dan Perbandingan Harga

Walaupun tidak ada keluhan langsung dari konsumen, Nanang mengakui bahwa banyak dari mereka terkejut dengan besarnya nilai opsen BBN-KB. Hal ini mengakibatkan harga mobil di daerah menjadi lebih mahal dibandingkan dengan harga di Jakarta. Konsekuensinya, daya beli masyarakat terhadap mobil baru di daerah pun terpengaruh secara langsung.

Analisis Ekonomi dan Proyeksi Dampak Lebih Lanjut

Peneliti LPEM FEB UI, Riyanto, memberikan perspektif yang lebih luas mengenai dampak opsen BBN-KB. Menurutnya, dampak kebijakan ini dapat melampaui ekspektasi jika tidak diiringi dengan implementasi yang hati-hati. Riyanto mengibaratkan situasi ini sebagai "sudah jatuh tertimpa tangga," mengingat penjualan otomotif nasional telah mengalami penurunan dalam sepuluh tahun terakhir.

Riyanto menyoroti bahwa di Jawa Tengah, beban pajak kendaraan bermotor bisa naik hingga 48 persen, yang lebih tinggi dibandingkan dengan Thailand. Berdasarkan perhitungannya, harga mobil baru berpotensi naik hingga 6,2 persen, dan dengan elastisitas -1,5, penjualan mobil bisa turun sebesar 9,3 persen.

Dengan demikian, penerapan opsen BBN-KB menjadi tantangan tersendiri bagi industri otomotif daerah. Kenaikan harga mobil baru, reaksi konsumen, dan potensi penurunan penjualan menjadi isu-isu krusial yang perlu diatasi dengan strategi yang tepat.