Tragedi ledakan amunisi milik TNI di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, termasuk warga sipil, memicu gelombang keprihatinan dan desakan untuk dilakukannya investigasi mendalam. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban dan menekankan pentingnya pengusutan tuntas atas insiden ini. Mereka berpendapat bahwa kegagalan dalam mengungkap fakta sebenarnya sama dengan kegagalan negara dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup.

Koalisi tersebut secara tegas mendorong Komisi I DPR RI untuk segera membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) independen yang bertugas menyelidiki secara komprehensif penyebab ledakan dan potensi pelanggaran prosedur yang mungkin terjadi. Selain untuk memberikan keadilan dan informasi yang akurat kepada keluarga korban, TPF juga diharapkan dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pengelolaan amunisi serta bahan peledak di lingkungan TNI.

Desakan ini muncul sebagai respons atas pernyataan pihak TNI yang dinilai terburu-buru dan kurang sensitif terhadap keluarga korban. Koalisi menilai bahwa klaim yang menyebut warga sipil menjadi korban karena mencoba mengambil serpihan logam amunisi seharusnya tidak dilontarkan sebelum adanya hasil penyelidikan yang independen dan transparan.

Koalisi juga menyoroti pentingnya keterlibatan lembaga independen seperti Komnas HAM dan kepolisian dalam proses investigasi. Mereka mendesak Komnas HAM untuk proaktif menyelidiki kasus ini secara mendalam, termasuk mengidentifikasi potensi kelalaian dalam implementasi kebijakan yang berisiko tinggi. Penyelidikan yang imparsial dan transparan dari lembaga di luar TNI dianggap krusial untuk mengungkap fakta sebenarnya dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

Berikut poin-poin penting yang disoroti oleh Koalisi Masyarakat Sipil:

• Pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) Independen oleh Komisi I DPR RI: Untuk menyelidiki tragedi ledakan amunisi secara komprehensif dan transparan.
• Pengawasan Ketat terhadap Peralatan TNI: Memastikan pengawasan yang ketat terhadap senjata, amunisi, dan bahan peledak di lingkungan TNI untuk mencegah kejadian serupa.
• Pemenuhan Hak Korban: Memastikan keluarga korban mendapatkan hak untuk mengetahui kebenaran dan mendapatkan kompensasi yang layak.
• Investigasi Independen oleh Komnas HAM dan Kepolisian: Melibatkan lembaga independen untuk menjamin objektivitas dan transparansi dalam penyelidikan.
• Evaluasi Menyeluruh terhadap Sistem Pengelolaan Amunisi: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan amunisi untuk mengidentifikasi potensi kelemahan dan melakukan perbaikan.

Koalisi menekankan bahwa negara tidak boleh meremehkan kematian yang disebabkan oleh kelalaian dalam implementasi kebijakan yang berisiko tinggi. Mereka berharap investigasi yang mendalam dan transparan akan membawa keadilan bagi korban dan mencegah tragedi serupa di masa depan.