Jokowi Berpotensi Pimpin PSI: Syarat Kaderisasi Dihapuskan, Dukungan Wilayah Jadi Kunci
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membuka lebar pintu bagi tokoh eksternal untuk menduduki posisi puncak kepemimpinan. Penegasan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman, yang menyatakan bahwa masa jabatan sebagai kader bukan lagi menjadi syarat mutlak untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSI.
"Yang terpenting adalah calon memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI dan memiliki visi-misi yang selaras dengan partai," ujar Andy Budiman di Kantor DPP PSI, Jakarta, pada Selasa (13/5/2025). Pernyataan ini sekaligus membuka peluang bagi tokoh sekaliber Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memimpin partai tersebut, asalkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Selain kepemilikan KTA dan keselarasan visi-misi, seorang calon Ketua Umum PSI juga harus mendapatkan dukungan signifikan dari internal partai. Dukungan ini dibuktikan dengan surat rekomendasi dari minimal lima Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) atau tingkat provinsi, serta 20 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) atau tingkat kabupaten/kota.
"Minimal harus ada dukungan dari lima DPW dan 20 DPD. Boleh lebih, tapi tidak boleh kurang," tegas Andy.
Menanggapi potensi pencalonan Jokowi sebagai Ketua Umum PSI, Andy Budiman mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan. Ia menekankan bahwa sistem pemilihan yang diterapkan PSI saat ini memberikan kesempatan yang sama bagi semua anggota, termasuk kader baru, untuk mencalonkan diri.
"Kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi semua kandidat untuk mencalonkan diri. Semakin banyak kandidat, semakin menarik dinamika internal partai," imbuhnya.
PSI secara resmi membuka pendaftaran bakal calon Ketua Umum periode baru mulai 13 Mei hingga 18 Juni 2025. Juru Bicara DPP PSI, Beny Papa, menjelaskan bahwa proses pendaftaran dilakukan di Kantor DPP PSI setiap hari kerja mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB.
Setelah masa pendaftaran ditutup, Komite Kongres PSI akan melakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon. Nama-nama calon yang lolos verifikasi akan diumumkan secara resmi.
Para calon Ketua Umum kemudian akan diberikan waktu untuk melakukan kampanye dan menyampaikan visi-misi mereka kepada seluruh anggota PSI di Indonesia. Pemungutan suara akan dilakukan secara elektronik (e-voting) pada 12 hingga 19 Juli 2025, di mana setiap kader memiliki satu suara.
Hasil pemilihan raya akan diumumkan bersamaan dengan pelaksanaan Kongres PSI pada 19 Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah.