Geopark Kaldera Toba di Ujung Tanduk: Ancaman Pencabutan Status dari UNESCO Mengintai
Status Geopark Kaldera Toba sebagai bagian dari UNESCO Global Geoparks (UGGp) berada dalam sorotan tajam. Lembaga dunia tersebut mengisyaratkan potensi pencabutan keanggotaan akibat kurang optimalnya pembenahan yang seharusnya dilakukan selama dua tahun terakhir.
Wilmar E Simandjorang, Ketua Pusat Studi Geopark Indonesia, mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait situasi ini. Dengan waktu yang semakin menipis, hanya tersisa satu bulan sebelum tim asesor UNESCO kembali melakukan evaluasi pada Juni 2025, kemajuan yang signifikan belum terlihat. "Waktu yang tersisa sangat sedikit. Evaluasi akan dilakukan Juni ini, namun belum ada perbaikan berarti. Badan pengelola juga stagnan selama dua tahun terakhir," ujarnya.
Kaldera Toba secara resmi diakui sebagai anggota UGGp pada 7 Juli 2020, melalui Sidang Dewan Eksekutif UNESCO di Paris. Pengakuan ini diharapkan menjadi katalisator pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan tiga pilar utama: pemberdayaan masyarakat setempat, edukasi, dan konservasi lingkungan.
Namun, peringatan atau "kartu kuning" yang diberikan UNESCO pada September 2023 lalu tampaknya belum diindahkan sepenuhnya. Empat rekomendasi krusial belum diimplementasikan secara maksimal, yaitu:
- Peningkatan kegiatan edukasi berbasis riset yang mendalam.
- Revitalisasi dan optimalisasi fungsi badan pengelola Geopark.
- Pelatihan manajemen yang komprehensif untuk memahami prinsip-prinsip geopark global.
- Peningkatan visibilitas melalui pembangunan infrastruktur penunjang seperti gerbang, monumen, dan panel interpretasi yang informatif.
"Kunjungan wisatawan ke Danau Toba saat ini minim informasi mengenai Geopark Kaldera Toba. Tata kelola dan pembangunan berbasis geopark pun masih jauh dari harapan," tegas Wilmar.
Vakumnya Badan Pengurus Toba Caldera UNESCO Global Geopark (TCUGGp) selama dua tahun terakhir memperparah situasi. Meskipun kepengurusan baru telah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Februari 2025, organisasi ini belum dapat berfungsi optimal karena terkendala alokasi anggaran operasional. Aktivitas baru mulai berjalan dalam dua bulan terakhir menjelang penilaian ulang.
Di tengah kekhawatiran yang ada, General Manager TCUGGp, Azizul Kholis, tetap mempertahankan optimisme. Ia meyakini Geopark Kaldera Toba akan mampu mempertahankan statusnya sebagai bagian dari UGGp. "Untuk mencapai target green card, kami telah melakukan kunjungan lapangan ke 16 geosite di tujuh kabupaten di sekitar Danau Toba," ujarnya.
Azizul menambahkan bahwa timnya tengah berupaya melengkapi informasi yang dibutuhkan, termasuk panel informasi, papan penunjuk arah, dan gapura di pintu masuk kawasan. "Kami akan berupaya memenuhi rekomendasi dari tim asesor UNESCO," pungkasnya.