Kadin Pusat Investigasi Dugaan Permintaan Proyek Ilegal di Cilegon Senilai Triliunan Rupiah
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengambil langkah tegas untuk menindaklanjuti laporan mengenai dugaan praktik tidak terpuji yang melibatkan sejumlah pengusaha yang terafiliasi dengan Kadin Kota Cilegon. Kasus ini mencuat terkait dengan adanya permintaan proyek senilai Rp 5 triliun kepada PT Chandra Asri Alkali (CAA), perusahaan yang tengah menjalankan proyek pembangunan pabrik yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyatakan komitmennya untuk mengklarifikasi langsung permasalahan ini dengan pihak-pihak terkait. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan tidak hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial. Kadin Indonesia tidak akan menolerir praktik-praktik yang melanggar etika bisnis dan dapat mencoreng nama baik organisasi.
Sebagai respons cepat, Kadin Indonesia telah membentuk tim investigasi khusus yang beranggotakan perwakilan dari bidang organisasi dan etika. Tim ini bertugas untuk meninjau secara mendalam struktur organisasi, peran, dan tindakan yang dilakukan oleh Kadin Kota Cilegon dalam insiden ini. Kadin Indonesia menekankan bahwa jika terbukti adanya pelanggaran, tindakan tegas akan diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain investigasi internal, Kadin Indonesia juga menjalin koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Koordinasi ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan dalam menelusuri fakta di lapangan dan memastikan bahwa proyek-proyek strategis nasional berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
Kasus ini bermula dari beredarnya video yang memperlihatkan perwakilan pengusaha lokal Cilegon, yang mengklaim sebagai anggota Kadin Kota Cilegon, meminta jatah proyek senilai Rp 5 triliun kepada kontraktor proyek pembangunan pabrik CAA, yaitu China Chengda Engineering Co., Ltd (CCE). Permintaan tersebut diajukan tanpa melalui proses tender yang transparan.
Dalam video tersebut, perwakilan Kadin Cilegon meminta agar sebagian dari total nilai proyek sebesar Rp 17 triliun dialokasikan kepada pengusaha lokal tanpa melalui lelang. Mereka mengklaim bahwa dari total nilai proyek, baru sekitar Rp 1 triliun yang telah diberikan kepada kontraktor lokal.
Gubernur Banten, Andra Soni, menyayangkan tindakan Kadin Kota Cilegon yang dinilai tidak profesional dan tidak memahami regulasi yang berlaku. Ia menekankan bahwa Kadin sebagai organisasi resmi seharusnya mendukung kelancaran proyek strategis nasional dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Pemerintah daerah dan pusat berkomitmen untuk menindaklanjuti kasus ini secara serius. Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, juga telah memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan ini. Diharapkan, investigasi yang dilakukan oleh Kadin Indonesia dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dapat mengungkap fakta yang sebenarnya dan memberikan solusi yang adil bagi semua pihak.