Ratusan siswa di Bogor diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menanggapi kejadian ini, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan akan menanggung biaya pengobatan para korban melalui kerjasama dengan Puskesmas setempat.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah-langkah investigasi untuk mengetahui penyebab pasti keracunan tersebut. Sampel makanan telah diambil dan diuji di laboratorium untuk memastikan apakah makanan tersebut memang menjadi penyebab utama keracunan. Apabila terbukti, BGN akan memberikan teguran keras kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab atas penyediaan makanan tersebut.

"Jika terbukti, kami akan memberikan teguran keras kepada Satuan Pelayanan jika melakukan hal tersebut," ujar Tigor.

Selain itu, BGN juga akan memberikan pelatihan tambahan kepada para penjamah makanan, khususnya mengenai pentingnya kehati-hatian dalam memilih dan membeli bahan makanan. BGN akan menelusuri asal-usul bahan makanan dari pemasok dan akan menghentikan kerjasama dengan pemasok yang tidak memenuhi standar kualitas.

"Penjamah makanannya yang dia kurang waspada dalam membeli bahan makanan. Membeli bahan makanan kan itu dengan supplier ya. Nah dia harus cek supplier itu dari mana dia dapatnya. Kalau sumbernya itu dari bahan makanan, jadi bahan makanannya harus kita cek dari mana asal supplier-nya. Begitu kita tahu suppliernya maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan kita stop supplier tersebut," jelas Tigor.

Tigor menekankan bahwa BGN memiliki target zero accident dan zero kasus keracunan dalam pelaksanaan program MBG, sejalan dengan misi Presiden Prabowo Subianto. Ia mengakui bahwa dengan jumlah dapur MBG yang mencapai 1.200 dan jumlah pengawas yang terbatas, pengawasan menjadi tantangan tersendiri. Namun, BGN akan terus berupaya untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan keamanan makanan yang disajikan.

"BGN itu sangat ingin menjalankan makan bergizi ini dengan zero accident, dengan zero kasus keracunan, ini menjadi misi kami sebenarnya misi pak presiden juga. Bayangin ini 1.200 (dapur MBG). Jumlah pengawas kita ini hanya 3 direktur. Dan juga saat ini, hanya sekitar dua puluhan pegawai kita. Nah tentu kita sangat berharap kalaupun ada kasus-kasus yang dianggap ya itu dari bahan pangan, makanya harus kita teliti dulu. Sebenarnya setiap SPPG itu kan ada ahli gizi, ada SPPI. Ahli gizinya itu dulu kita tanya sebenarnya seperti apa? Gitulah kira-kira prosesnya," terang Tigor.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, melaporkan bahwa hingga hari Senin (12/5), total 223 siswa TK hingga SMA tercatat mengalami keracunan. Sebagian korban dirawat inap, sementara sebagian lainnya menjalani rawat jalan.

Berikut adalah poin-poin tindakan yang dilakukan BGN dalam menangani kasus ini:

• Pengecekan sampel makanan untuk memastikan penyebab keracunan.
• Pemberian teguran keras kepada SPPG jika terbukti bersalah.
• Pemberian asuransi untuk menanggung biaya pengobatan korban melalui kerjasama dengan Puskesmas.
• Pelatihan tambahan bagi penjamah makanan untuk meningkatkan kehati-hatian dalam memilih bahan makanan.
• Penelusuran asal-usul bahan makanan dari pemasok.
• Penghentian kerjasama dengan pemasok yang tidak memenuhi standar kualitas.

BGN berkomitmen untuk terus berupaya agar kejadian serupa tidak terulang kembali dan program MBG dapat berjalan dengan aman dan lancar.