Industri Perhotelan Yogyakarta Terhuyung Akibat Pemangkasan Anggaran Pemerintah: PHRI Menggambarkan Kondisi Sulit
Gelombang efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat mulai dirasakan dampaknya oleh sektor perhotelan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait penurunan signifikan tingkat hunian hotel yang berimbas pada keberlangsungan bisnis dan kesejahteraan ribuan pekerja.
Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, dalam keterangannya menyampaikan bahwa instruksi presiden terkait efisiensi anggaran telah memukul keras industri perhotelan. Tingkat okupansi hotel di wilayah DIY mengalami penurunan drastis, dengan rata-rata hanya mencapai 20-40% pada hari kerja (weekday) dan sedikit meningkat menjadi 50-60% pada akhir pekan (weekend). Kondisi ini sangat memprihatinkan dan mengancam kelangsungan operasional banyak hotel, terutama hotel bintang tiga dan bintang lima yang merasakan dampak paling besar.
Penurunan okupansi ini berawal dari kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran tahun 2025 yang berdampak pada alokasi dana kementerian dan lembaga. Dampak tersebut meluas ke sektor pariwisata, dengan menurunnya daya beli masyarakat dan minat untuk melakukan perjalanan ke luar kota. Kondisi ini diperparah dengan penurunan okupansi saat libur Waisak 2025 yang hanya mencapai 75%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini memberikan sedikit harapan bagi industri perhotelan untuk bertahan.
PHRI DIY sangat mengharapkan adanya respons positif dan dukungan dari pemerintah daerah untuk meringankan beban pengusaha hotel dan restoran. Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk mengajukan permohonan relaksasi pajak, potongan retribusi listrik (PLN), dan air (PDAM). Namun, hingga saat ini, belum ada tanggapan yang memadai dari Pemerintah Kota Yogyakarta.
Dalam situasi yang sulit ini, pelaku industri perhotelan terpaksa mengambil langkah-langkah efisiensi internal, termasuk efisiensi energi dan sumber daya manusia. PHRI DIY mencatat bahwa sekitar 458 anggota hotel dan restoran telah merumahkan sekitar 5.000 karyawan sebagai dampak dari penurunan pendapatan dan upaya untuk menekan biaya operasional.
Deddy Pranowo Eryono menekankan bahwa PHRI DIY sangat mengharapkan empati dan dukungan nyata dari pemerintah untuk membantu industri perhotelan melewati masa sulit ini. Kelonggaran retribusi dan dukungan lainnya sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang lebih besar.