Implementasi Zero ODOL Kembali Tertunda, Target 2025 Diragukan

Wacana penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) di Indonesia kembali menjadi sorotan. Meski telah digaungkan sejak beberapa tahun lalu, realisasi jalanan bebas truk dengan muatan berlebih ini terus mengalami penundaan. Target implementasi penuh yang semula ditetapkan pada 2025 kini terancam kembali molor.

Ketua Perkumpulan Keamanan dan Keselamatan Indonesia (Kamselindo), Kyatmaja Lookman, mengungkapkan kekecewaannya atas situasi ini. Menurutnya, penundaan ini sangat disayangkan mengingat dampak negatif truk ODOL terhadap keselamatan dan infrastruktur jalan.

"Wacana bebas truk ODOL ini sudah lama bergulir, bahkan sejak 2019. Namun, hingga kini belum ada realisasi yang signifikan," ujar Kyatmaja.

Kendala Kebijakan dan Koordinasi Antar Sektor

Kyatmaja menyoroti bahwa kendala implementasi Zero ODOL tidak hanya berasal dari sektor swasta, tetapi juga terkait erat dengan kebijakan perindustrian. Dukungan dari Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, terhadap Zero ODOL dinilai belum diimplementasikan dalam tindakan nyata.

"Kita menanti kebijakan konkret dari Kementerian Perindustrian untuk mendukung Zero ODOL. Namun, hingga saat ini, masih sebatas pernyataan dan pertemuan. Belum ada langkah taktis yang jelas untuk mencapai target Zero ODOL 2025," jelasnya.

Dampak Negatif Truk ODOL

Keberadaan truk ODOL menimbulkan sejumlah dampak negatif, antara lain:

• Meningkatkan risiko kecelakaan: Muatan berlebih membuat truk sulit dikendalikan, meningkatkan potensi kecelakaan lalu lintas.
• Merusak infrastruktur jalan: Beban berlebih mempercepat kerusakan jalan, sehingga memerlukan biaya perawatan yang lebih tinggi.
• Persaingan tidak sehat: Praktik ODOL menciptakan persaingan tidak sehat di industri logistik, merugikan perusahaan yang beroperasi sesuai aturan.

Perlu Langkah Strategis dan Koordinasi Lintas Sektor

Untuk mencapai target Zero ODOL 2025, diperlukan langkah strategis dan koordinasi yang efektif antar sektor terkait. Pemerintah perlu segera mengeluarkan kebijakan yang komprehensif dan didukung oleh penegakan hukum yang tegas. Selain itu, perlu adanya insentif bagi perusahaan yang beralih ke armada yang sesuai standar dan edukasi kepada pengemudi mengenai bahaya praktik ODOL.