Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menjalankan proses seleksi administrasi bagi calon siswa Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Program ini dirancang khusus untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera dan rentan.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyatakan bahwa seleksi awal difokuskan pada calon siswa yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan berada dalam desil 1, yaitu kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan pendidikan tepat sasaran dan menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

"Proses seleksi administrasi telah dimulai, dan kami telah melakukan kunjungan ke beberapa calon siswa untuk memastikan data yang ada sesuai dengan kondisi di lapangan," ujar Saifullah Yusuf.

Setelah tahap administrasi, tim yang terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), perwakilan Dinas Sosial kabupaten/kota/provinsi, dan Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan verifikasi lapangan. Kunjungan ke rumah calon siswa bertujuan untuk memvalidasi data dan memahami kondisi sosial ekonomi keluarga secara lebih mendalam.

Tahapan Seleksi Sekolah Rakyat:

1. Pendataan Awal: Calon siswa didata berdasarkan DTKS dan prioritas diberikan kepada desil 1.
2. Verifikasi Lapangan: Tim gabungan melakukan kunjungan ke rumah calon siswa untuk validasi data.
3. Persetujuan Kepala Daerah: Jika lolos verifikasi, data calon siswa diajukan kepada kepala daerah untuk disetujui.
4. Penetapan Kemensos: Kepala daerah meneruskan data calon siswa yang disetujui ke Kemensos untuk ditetapkan sebagai siswa Sekolah Rakyat.
5. Cek Kesehatan: Calon siswa yang lulus seleksi administrasi dan survei lapangan akan menjalani pemeriksaan kesehatan.

Bagi calon siswa yang lolos seleksi administrasi dan verifikasi lapangan, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan. Proses penerimaan siswa baru akan berjalan seperti biasa setelah semua tahapan dilalui.

Kurikulum Sekolah Rakyat akan difokuskan pada penguatan dasar-dasar pendidikan, seperti kemampuan berbahasa Inggris dan Matematika. Materi pembelajaran akan disesuaikan dengan jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan bertanggung jawab dalam penyusunan kurikulum.

Program Sekolah Rakyat mendapatkan respons positif dari masyarakat. Hingga awal Mei 2025, terdata lebih dari 8.000 calon siswa yang mendaftar. Hal ini mendorong Kemensos untuk menambah jumlah lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat dari 53 menjadi 65 titik pada tahun ajaran 2025/2026.

"Antusiasme masyarakat sangat tinggi, dan kami terus berupaya untuk memperluas jangkauan program ini agar semakin banyak anak dari keluarga prasejahtera yang mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak," tambah Saifullah Yusuf.

Kemensos bersama dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah terus melakukan sosialisasi dan pendataan aktif untuk menjaring calon siswa Sekolah Rakyat. Mereka turun langsung ke lapangan, mengunjungi rumah-rumah calon siswa, dan mendokumentasikan kondisi sosial ekonomi keluarga untuk memastikan program ini berjalan efektif dan tepat sasaran.