Pemerintah Indonesia tengah menjajaki potensi pengalihan sumber impor minyak mentah dan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Singapura ke Amerika Serikat (AS). Langkah ini diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebagai bagian dari strategi komprehensif untuk meredakan defisit neraca perdagangan antara Indonesia dan AS. Pemerintah berharap, dengan meningkatkan volume impor energi dari Negeri Paman Sam, AS dapat mempertimbangkan penurunan tarif ekspor Indonesia yang saat ini berada di angka 32%.

Dalam usulan yang diajukan, Indonesia berencana meningkatkan impor energi dari AS hingga mencapai nilai US$ 10 miliar. Komoditas yang menjadi fokus utama meliputi minyak mentah, BBM, dan Liquefied Petroleum Gas (LPG). Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kedua negara, baik dari sisi ekonomi maupun hubungan bilateral.

Namun, rencana ini menuai berbagai tanggapan dari kalangan pengamat. Fahmy Radhi, seorang ekonom energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), menyampaikan pandangannya terkait potensi tantangan yang mungkin timbul. Menurutnya, meskipun pengalihan impor minyak ke AS dapat membantu mengatasi defisit neraca perdagangan AS, hal ini juga dapat memunculkan masalah baru bagi Indonesia.

Fahmy Radhi menyoroti beberapa poin penting:

• Kesesuaian Spesifikasi Minyak Mentah: Minyak mentah yang diimpor dari AS belum tentu sesuai dengan spesifikasi kilang minyak Pertamina. Hal ini dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas proses pengolahan minyak.
• Ketersediaan Pertalite: AS mungkin tidak dapat menyediakan impor Pertalite, jenis BBM yang memerlukan proses blending khusus, karena tidak diperdagangkan secara luas di pasar AS.
• Biaya Logistik: Biaya logistik impor minyak mentah dari AS cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan impor dari Singapura, yang dapat berdampak pada harga jual BBM di dalam negeri.
• Potensi Hambatan dari Mafia Migas: Fahmy Radhi juga menyinggung potensi adanya upaya penghambatan dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan dari impor BBM dari Singapura. Ia menduga bahwa kelompok yang disebut sebagai "mafia migas" ini akan berusaha untuk mempertahankan status quo.

Untuk mengatasi potensi masalah yang mungkin timbul, Fahmy Radhi menekankan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah:

• Memastikan Kesesuaian Spesifikasi Minyak: Pemerintah harus memastikan bahwa spesifikasi minyak mentah yang diimpor dari AS sesuai dengan kebutuhan kilang Pertamina.
• Menjamin Ketersediaan Pertalite: Pemerintah perlu menjalin komunikasi yang baik dengan pihak AS untuk memastikan ketersediaan Pertalite atau alternatif BBM yang sesuai dengan kebutuhan pasar Indonesia.
• Mengendalikan Harga Impor: Pemerintah harus berupaya untuk menekan biaya impor minyak dari AS agar tidak lebih tinggi dari biaya impor dari Singapura.
• Memberantas Mafia Migas: Pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas praktik-praktik korupsi dan manipulasi yang dilakukan oleh mafia migas.

Fahmy Radhi menyimpulkan bahwa kebijakan pengalihan impor minyak dari Singapura ke AS dapat memberikan manfaat dalam mengatasi defisit neraca perdagangan AS, namun juga berpotensi menimbulkan masalah baru bagi Indonesia. Ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaat dari kebijakan ini.