Program Barak Militer Jawa Barat Tuai Kritik: Dianggap Tidak Relevan dengan Esensi Pendidikan

Program barak militer yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menindak siswa yang dianggap bermasalah menuai kritik dari berbagai pihak. Adhel Setiawan, seorang wali murid dari Babelan, Kabupaten Bekasi, menilai bahwa kebijakan tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terhadap filosofi pendidikan.

Menurut Adhel, prinsip-prinsip pendidikan seharusnya berfokus pada pengembangan potensi dan bakat siswa, bukan pada penerapan disiplin ala militer yang dinilai tidak sesuai. Ia mempertanyakan efektivitas program ini dalam jangka panjang, dengan menyatakan, "Apa jaminannya mereka tidak akan melakukan kenakalan kembali di hari yang akan datang?" jika hanya diberikan pelatihan singkat dengan metode yang tidak jelas.

Rezekinta Sofrizal, kuasa hukum yang mendampingi Adhel, menekankan pentingnya peran orang tua dan masyarakat dalam mendisiplinkan anak. Ia berpendapat bahwa program barak militer muncul karena kurangnya edukasi dan dukungan terhadap orang tua dalam hal parenting. Pemerintah daerah seharusnya lebih fokus pada pemberdayaan orang tua agar dapat mengatasi masalah perilaku anak secara efektif.

Sebelumnya, Adhel dan Rezekinta telah melaporkan Dedi Mulyadi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atas program barak militer ini, dengan alasan melanggar hak asasi manusia. Kebijakan ini mendapat dukungan dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) saat itu, Natalius Pigai, yang berpendapat bahwa jika program ini berhasil di Jawa Barat, dapat diterapkan secara nasional.

Kritik terhadap program barak militer ini menyoroti perbedaan mendasar antara pendekatan disiplin militer dan prinsip-prinsip pendidikan yang humanis. Pendidikan idealnya berorientasi pada pembentukan karakter dan pengembangan potensi individu, bukan sekadar penegakan aturan dan kepatuhan.

Berikut poin-poin penting yang menjadi sorotan:

• Ketidaksesuaian dengan filosofi pendidikan: Program barak militer dinilai tidak selaras dengan tujuan pendidikan yang seharusnya membimbing dan mengembangkan potensi siswa.
• Efektivitas jangka panjang diragukan: Pelatihan singkat ala militer dianggap tidak menjamin perubahan perilaku siswa secara permanen.
• Peran orang tua dan masyarakat diabaikan: Program ini dinilai mengesampingkan pentingnya peran keluarga dan lingkungan sosial dalam mendisiplinkan anak.
• Potensi pelanggaran HAM: Pelaporan ke Komnas HAM menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam penerapan program ini.
• Dukungan pemerintah pusat: Dukungan dari Menteri HAM saat itu menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai pendekatan yang tepat dalam menangani masalah perilaku siswa.