Istana Bantah Dugaan Korupsi Program Makanan Bergizi Gratis: Laporan KPK Belum Terverifikasi

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, memberikan klarifikasi terkait laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai dugaan penyimpangan anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Laporan KPK yang menyebutkan adanya pengurangan anggaran dari Rp 10.000 menjadi Rp 8.000 per porsi, menurut Hasan, masih berupa informasi awal dan belum terverifikasi. Ia menekankan pentingnya verifikasi data, termasuk detail waktu dan lokasi kejadian, sebelum menyimpulkan adanya penyimpangan.

"Informasi yang diterima KPK perlu dilengkapi dengan data yang akurat dan dapat diverifikasi," tegas Hasan dalam keterangannya kepada awak media, Minggu (9/3/2025). "Tanpa data yang lengkap dan terverifikasi, sulit untuk memastikan kebenaran informasi tersebut." Hasan menambahkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) telah berkomitmen untuk melakukan pengecekan lapangan guna mengklarifikasi informasi yang beredar.

Lebih lanjut, Hasan menjelaskan bahwa biaya aktual untuk program MBG memang bervariasi tergantung lokasi. Ia mencontohkan, harga bahan makanan di Indonesia bagian barat memang berkisar Rp 10.000 per porsi, namun di daerah terpencil seperti Kepulauan Mentawai, biayanya bisa mencapai Rp 14.000. Variasi harga juga dipengaruhi oleh usia dan kalori makanan yang diberikan. Untuk anak PAUD dan siswa kelas 1-4 SD di Jawa dan Sumatera, misalnya, anggaran per porsi hanya sekitar Rp 7.000-Rp 9.000 karena kalori yang diberikan lebih rendah. Di daerah lain seperti Puncak Jaya, biaya bisa mencapai Rp 41.000 per porsi.

Hasan juga menjelaskan pertemuan antara KPK dan BGN beberapa waktu lalu difokuskan pada upaya pencegahan korupsi, bukan penanganan kasus hukum. BGN, menurutnya, berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program MBG. "Pertemuan tersebut bertujuan untuk memastikan program MBG berjalan efektif dan efisien serta terbebas dari potensi penyimpangan," ujar Hasan.

Sebelumnya, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam keterangan tertulis pada Jumat (7/3/2025), menyatakan keprihatinan atas dugaan pengurangan anggaran MBG di tingkat daerah. Ia khawatir pengurangan anggaran tersebut berdampak pada kualitas makanan yang diterima anak-anak. KPK menerima laporan adanya pengurangan anggaran dari Rp 10.000 menjadi Rp 8.000 per porsi, yang menurutnya perlu diselidiki lebih lanjut. Namun, Istana menegaskan kembali pentingnya proses verifikasi sebelum menarik kesimpulan terkait dugaan penyimpangan tersebut.

Perlu ditekankan bahwa hingga saat ini, belum ada bukti kuat yang menunjukkan adanya penyimpangan anggaran pada program MBG. Baik Istana maupun BGN tengah berupaya untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi data lapangan guna memastikan integritas dan transparansi program tersebut. Proses verifikasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan akurat terkait alokasi anggaran dan kualitas makanan yang diterima oleh para penerima manfaat program MBG.