Ancaman Penjualan Lanjutan Armada Trans Metro Dewata: Nasib Sistem Transportasi Publik di Bali di Ujung Tanduk

Operasional Trans Metro Dewata (TMD) di Bali kembali menghadapi ancaman serius menyusul pernyataan terbaru dari pihak operator. Kemungkinan penjualan armada bus TMD kembali mencuat, sebagai langkah terakhir untuk menutupi defisit operasional yang terus membengkak. Hal ini disampaikan oleh Manager Operasional PT Satria Trans Jaya, Ida Bagus Eka Budi, dalam wawancara beberapa waktu lalu. Beliau menyatakan bahwa potensi penjualan armada masih terbuka lebar, mengingat beban biaya operasional yang terus meningkat tanpa adanya pemasukan yang signifikan.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa beban operasional perusahaan, meliputi biaya perawatan armada dan gaji karyawan, mencapai setidaknya Rp500 juta per bulan. Jumlah tersebut menjadi beban berat bagi perusahaan, apalagi mengingat sistem TMD saat ini belum beroperasi. Kondisi ini telah memaksa perusahaan mengambil langkah drastis sebelumnya, yaitu menjual 26 unit bus TMD pada akhir Februari 2025. Penjualan tersebut bertujuan untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan yang mendesak. Proses penjualan, yang dilakukan secara business to business (B to B), melibatkan perusahaan transportasi asal Jawa Timur, PO Bagong Transport, yang membeli 25 unit bus, sementara satu unit lainnya dibeli oleh seorang individu.

• Rincian penjualan armada TMD:
  • 25 unit dibeli oleh PO Bagong Transport (Jawa Timur).
  • 1 unit dibeli oleh individu.

Situasi ini menyoroti permasalahan mendasar dalam pengelolaan sistem transportasi publik di Bali. Ketidakmampuan untuk menutupi biaya operasional, bahkan setelah penjualan sebagian armada, mengindikasikan adanya masalah yang lebih dalam, seperti kurangnya dukungan pemerintah atau model bisnis yang tidak berkelanjutan. Langkah penjualan armada, meski terpaksa dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan PT Satria Trans Jaya, berpotensi mengganggu layanan transportasi publik bagi masyarakat Bali.

Budi berharap pemerintah daerah dapat segera mengintervensi dan mengambil langkah konkret untuk mengaktifkan kembali operasional TMD. Hal ini penting tidak hanya untuk menjaga keberlangsungan layanan transportasi publik yang layak bagi masyarakat, tetapi juga untuk menyelamatkan aset publik berupa armada bus TMD dari potensi kerugian lebih lanjut akibat penjualan lebih besar.

Keberlangsungan layanan TMD menjadi krusial bagi mobilitas masyarakat Bali. Kegagalan dalam mengatasi masalah operasional ini berpotensi menciptakan dampak negatif, mulai dari meningkatnya kemacetan hingga kesulitan aksesibilitas transportasi publik. Oleh karena itu, diperlukan solusi komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan ini, yang melibatkan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, operator, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Pemerintah diharapkan tidak hanya memberikan solusi jangka pendek, seperti subsidi sementara, melainkan juga perlu memikirkan model bisnis yang berkelanjutan untuk TMD. Hal ini meliputi kajian ulang rute, tarif, dan strategi pemasaran yang lebih efektif, guna meningkatkan pendapatan dan daya saing sistem transportasi publik ini. Tanpa langkah-langkah yang terencana dan komprehensif, nasib TMD dan aksesibilitas transportasi publik di Bali akan semakin mengkhawatirkan.