Senator Kecam Kebijakan Kontroversial: Pengiriman Siswa Nakal ke Barak TNI Bukan Solusi Pendidikan

Senator Tamsil Linrung Kritik Keras Kebijakan Pengiriman Siswa ke Barak TNI

Jakarta - Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menerapkan sanksi bagi siswa bermasalah dengan mengirim mereka ke barak militer menuai kritik tajam dari Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk keputusasaan dan bukan solusi efektif untuk mengatasi masalah pendidikan.

"Seharusnya pemerintah daerah fokus pada perbaikan sistem pendidikan secara menyeluruh, bukan justru mencari jalan pintas dengan menyerahkan tanggung jawab kepada pihak militer," tegas Tamsil di Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, esensi dari pendidikan adalah keteladanan. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang dewasa di sekitar mereka, termasuk orang tua dan guru. Oleh karena itu, perbaikan sistem pendidikan harus dimulai dengan memberikan contoh yang baik dan membangun karakter positif pada pendidik.

"Pendidikan yang berkualitas, lingkungan belajar yang kondusif, serta keteladanan dari para pendidik adalah kunci utama dalam membentuk karakter siswa. Mengirim mereka ke barak militer tidak akan menyelesaikan akar masalahnya," imbuhnya.

Senator asal Sulawesi Selatan ini juga mempertanyakan efektivitas dan urgensi kebijakan tersebut. Ia menilai perlu ada kajian mendalam mengenai jumlah siswa yang dikategorikan "nakal" dan apakah masalah tersebut sudah menjadi tren umum yang memerlukan penanganan khusus.

"Kita perlu memahami akar permasalahan kenakalan siswa. Apakah faktor lingkungan, kurangnya perhatian, atau masalah lainnya? Jangan sampai kebijakan ini justru kontraproduktif dan menimbulkan trauma pada anak-anak," paparnya.

Tamsil Linrung juga menyoroti potensi dampak negatif dari kebijakan tersebut terhadap psikologis siswa. Ia khawatir, alih-alih memperbaiki perilaku, pengiriman ke barak militer justru dapat memperburuk kondisi mental dan emosional anak-anak.

"Pendidikan seharusnya berorientasi pada pengembangan potensi siswa secara holistik, bukan pada penerapan sanksi yang bersifat represif. Kita harus menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan suportif, di mana setiap anak merasa dihargai dan didukung," pungkasnya.

Kebijakan pengiriman siswa ke barak militer ini sebelumnya sempat mendapatkan dukungan dari beberapa pihak, termasuk pejabat Kementerian HAM. Namun, kritik dari Tamsil Linrung ini semakin memperkuat suara penolakan terhadap kebijakan kontroversial tersebut.