Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyoroti peran Dana Moneter Internasional (IMF) dalam kemunduran Koperasi Unit Desa (KUD) di Indonesia. Ia menyampaikan bahwa intervensi IMF pada masa krisis moneter tahun 1998 memaksa pemerintah Indonesia untuk mengurangi intervensi negara dalam sektor pangan dan pertanian, yang berdampak signifikan pada keberlangsungan KUD.

"Kebijakan yang dipaksakan IMF pada tahun 1998 tersebut memaksa pemerintah Indonesia menarik diri dari pengaturan sektor pangan dan pertanian. Hal inilah yang menyebabkan banyak KUD menjadi tidak aktif," ujar Ferry dalam sebuah seminar di Universitas Padjadjaran, Bandung.

Menurut Ferry, sebelum intervensi IMF, KUD memegang peranan penting dalam mewujudkan swasembada beras dan menstabilkan harga pangan di tingkat petani. Namun, setelah perubahan kebijakan tersebut, banyak KUD yang semula produktif beralih fungsi menjadi koperasi simpan pinjam.

Peran Koperasi Simpan Pinjam di Tengah Rentenir dan Pinjol Ilegal

Meski demikian, Ferry mengakui bahwa koperasi simpan pinjam masih memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama dalam memberikan alternatif pendanaan bagi masyarakat yang kesulitan mengakses layanan perbankan formal.

"Koperasi simpan pinjam menjadi pilihan utama masyarakat setelah bank, terutama untuk menghindari jeratan pinjaman online ilegal dan rentenir," jelasnya, mengacu pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional.

Koperasi Desa Merah Putih: Upaya Revitalisasi Koperasi

Pemerintah berupaya untuk merevitalisasi koperasi melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Program ini bertujuan untuk mengembangkan koperasi yang tidak hanya fokus pada simpan pinjam, tetapi juga bergerak di sektor produksi, seperti pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan.

"Hasil produksi dari berbagai sektor tersebut akan dikelola oleh koperasi, sehingga memberikan nilai tambah bagi anggota dan masyarakat desa," kata Ferry.

Selain itu, pemerintah juga berencana untuk menghidupkan kembali koperasi-koperasi lama, termasuk gabungan koperasi batik dan koperasi susu, dengan membangun fasilitas pengolahan sendiri.

Faktor Lain Penyebab Tumbangnya KUD

Kendati menyoroti intervensi IMF, Ferry mengakui bahwa terdapat faktor lain yang berkontribusi pada kemunduran KUD, seperti:

• Ketidakmampuan bersaing dengan badan usaha yang lebih profesional
• Praktik korupsi internal
• Kebijakan ekonomi yang kurang mendukung
• Ketergantungan pada subsidi pemerintah
• Kurangnya regenerasi kepengurusan
• Ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan zaman

Penunjukan Ferry Juliantono sebagai Koordinator Satgas Kopdes Merah Putih

Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Ferry Juliantono sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025.

Tugas Ferry meliputi perumusan kebijakan lintas kementerian/lembaga dan pemda, memastikan terbentuknya 80.000 koperasi desa, menyusun petunjuk teknis, memetakan potensi desa, serta mendampingi pengembangan usaha dan SDM koperasi.

Satgas ini juga akan mengoordinasikan rencana bisnis yang mencakup pendirian kantor koperasi, pengadaan sembako, layanan simpan pinjam, klinik dan apotek desa, hingga fasilitas pergudangan dan logistik berbasis karakteristik lokal.

"Kami memperkirakan akan terbentuk sekitar 30.000 koperasi desa dalam waktu dekat," ujar Ferry.