Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerukan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk lebih proaktif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pemberian beasiswa dan program pendidikan berkelanjutan di Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).

Seruan ini disampaikan Mendagri Tito dalam forum silaturahmi dan rapat kerja Forum Majelis Wali Amanat (MWA) PTN-BH 2025 yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah. Beliau menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan sebagai kunci untuk memajukan daerah.

"Pemberian beasiswa merupakan program yang umum dilakukan oleh kepala daerah. Beasiswa ini ditujukan bagi lulusan SMA/SMK yang ingin melanjutkan pendidikan di PTN-BH," ungkapnya. Mendagri Tito melihat bahwa banyak pemda telah memiliki alokasi anggaran untuk beasiswa, namun perlu ditingkatkan efektivitas dan jangkauannya.

Lebih lanjut, Mendagri Tito mendorong pemda untuk tidak hanya fokus pada beasiswa bagi pelajar, tetapi juga mengembangkan program peningkatan kapasitas bagi aparatur sipil negara (ASN) melalui pendidikan di PTN-BH. Menurutnya, pemda membutuhkan ASN yang memiliki kompetensi dan keahlian yang relevan dengan tantangan pembangunan daerah.

"Beberapa pemda sudah menjalankan program ini. Di kepolisian, misalnya, penyidik diwajibkan memiliki gelar sarjana hukum. Oleh karena itu, Polri sangat aktif menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi," jelasnya.

Mendagri Tito menjelaskan bahwa pemberian beasiswa, baik kepada masyarakat umum maupun ASN, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan ini, beasiswa untuk ASN masuk dalam anggaran belanja jasa, sedangkan beasiswa pendidikan masyarakat masuk dalam anggaran belanja barang dan jasa. Beasiswa untuk masyarakat miskin termasuk dalam anggaran bantuan sosial.

Beliau juga menekankan bahwa PTN-BH perlu meningkatkan kualitas dan daya saing agar dapat menarik minat pemda untuk bekerja sama. PTN-BH harus mampu menawarkan program-program yang relevan, inovatif, dan dengan biaya yang terjangkau.

"Hukum pasar berlaku. Pemda pasti akan memilih produk yang berkualitas dan harga yang kompetitif," tegasnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito juga telah menyampaikan lima peran strategis yang dapat dimainkan oleh pemda dalam mendukung pengembangan PTN-BH, yaitu:

• Pemberian dana hibah
• Bantuan pembangunan infrastruktur
• Penyediaan beasiswa
• Peningkatan kapasitas aparatur
• Kerja sama dalam bidang penelitian dan program-program kreatif

Diharapkan dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan PTN-BH, kualitas SDM di Indonesia dapat terus ditingkatkan, sehingga mampu mendorong kemajuan dan kesejahteraan daerah.