Keamanan Superketat Antisipasi Putusan Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol

Kepolisian Korea Selatan bersiap menghadapi potensi kericuhan dengan mengerahkan kekuatan besar untuk mengamankan jalannya sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol. Langkah pengamanan superketat ini diambil menyusul pembebasan Presiden Yoon dari tahanan pada Sabtu, 8 Maret 2025, yang memicu kekhawatiran akan meningkatnya aksi demonstrasi dari berbagai kelompok pendukung dan penentang. Jumlah personel yang dikerahkan pun diperkirakan mencapai hampir 10% dari total kekuatan kepolisian nasional.

Berdasarkan rencana terbaru yang dikutip dari Yonhap, Minggu (9/3/2025), hampir 130.000 personel kepolisian akan dikerahkan. Sebanyak 12.000 personel antihuru-hara dari 192 unit awalnya telah disiapkan untuk berjaga di pusat kota Seoul. Namun, angka ini berpotensi bertambah mengingat situasi pasca pembebasan Presiden Yoon. Sekitar 5.000 petugas akan berjaga di sekitar Mahkamah Konstitusi dan Lapangan Gwanghwamun sehari sebelum sidang putusan, sementara 9.000 petugas lainnya akan dikerahkan pada hari putusan untuk mencegah akses para demonstran ke lokasi tersebut.

Langkah antisipasi lainnya termasuk pengerahan 40 unit polisi terpisah untuk mengamankan lokasi-lokasi vital yang berpotensi menjadi sasaran aksi protes. Lokasi-lokasi tersebut meliputi kedutaan besar negara-negara utama seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Rusia, Inggris, dan Kanada; kediaman para hakim Mahkamah Konstitusi; serta kantor pusat partai-partai politik besar. Belum ada tanggal pasti yang ditentukan untuk sidang putusan tersebut, namun kesiapsiagaan pihak kepolisian menunjukkan antisipasi terhadap potensi eskalasi demonstrasi.

"Kami tidak dapat memprediksi secara pasti bagaimana demonstrasi dari kedua kubu, baik yang mendukung maupun menentang pemakzulan, akan berlangsung," ujar seorang pejabat kepolisian, menekankan perlunya rencana pengamanan yang fleksibel dan siap diperkuat sesuai perkembangan situasi di lapangan. Situasi ini menunjukkan betapa krusialnya putusan MK dan betapa tingginya potensi gejolak sosial yang menyertainya.

Pembatalan Perintah Penangkapan dan Latar Belakang Pemakzulan

Pembebasan Presiden Yoon Suk Yeol dari tahanan didahului oleh pembatalan surat perintah penangkapan oleh Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada Jumat, 7 Maret 2025. Pembatalan ini menanggapi permohonan dari tim pengacara Presiden Yoon yang berargumen bahwa penahanan kliennya tidak sah karena jaksa penuntut menunggu terlalu lama untuk melakukan penuntutan. Pengadilan berpendapat bahwa dakwaan diajukan setelah masa penahanan terdakwa seharusnya berakhir. Keputusan ini menekankan pentingnya kejelasan prosedural dan menghilangkan keraguan mengenai legalitas proses investigasi.

Pemakzulan Presiden Yoon sendiri bermula dari penetapan darurat militer yang kontroversial pada bulan Desember lalu. Langkah tersebut, yang sempat menangguhkan pemerintahan sipil dan mengerahkan militer ke gedung parlemen, menuai kecaman luas dan menjadi dasar dakwaan pemberontakan terhadap mantan jaksa tersebut. Kini, nasib Presiden Yoon akan ditentukan oleh putusan Mahkamah Konstitusi, di tengah pengamanan superketat yang menggambarkan ketegangan politik yang tinggi di Korea Selatan.