Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, memberikan tanggapannya terhadap program yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat mengenai pembinaan siswa yang memiliki masalah perilaku di lingkungan militer. Dalam pernyataannya, Menteri Pigai menekankan pentingnya menghindari segala bentuk kekerasan fisik dalam proses pembinaan tersebut.

"Pendidikan yang diberikan tidak boleh menggunakan metode yang mengganggu fisik," tegas Natalius Pigai usai menghadiri acara Dies Natalis Universitas Mahendradatta di Denpasar.

Lebih lanjut, Menteri Pigai menjelaskan bahwa keberadaan siswa di barak militer hanyalah sebagai sarana pendukung, dan esensi dari pendidikan karakter dapat ditanamkan di berbagai lokasi, termasuk di lingkungan kampus. "Apakah harus ada unsur militer di kampus? Tidak harus, karena lokasi hanyalah tempat," ujarnya, menekankan bahwa fokus utama seharusnya terletak pada materi pendidikan yang diberikan.

Menurutnya, program pendidikan ala militer yang ideal adalah yang berfokus pada pembentukan mental yang kuat, pengembangan karakter positif, penanaman disiplin, dan peningkatan rasa tanggung jawab. Menteri Pigai meyakini bahwa pendekatan semacam ini dapat memberikan dampak yang signifikan bagi siswa yang mengalami masalah perilaku.

"Esensi dari pendidikan adalah memberikan kebaikan," imbuhnya.

Selain itu, Menteri Pigai juga menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas. "Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, dan pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas," paparnya.

Program pembinaan siswa bermasalah di lingkungan militer telah dimulai di Jawa Barat sejak tanggal 5 Mei 2025. Para siswa yang terpilih ditempatkan di Depo Pendidikan (Dodik) Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Selama dua minggu, mereka akan mengikuti serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan karakter dan kedisiplinan. Program ini secara khusus ditujukan kepada siswa yang menunjukkan perilaku menyimpang dan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah provinsi.

Program ini menjadi sorotan karena menggunakan lingkungan militer sebagai sarana pembinaan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap program ini dapat memberikan dampak positif bagi para siswa dan membantu mereka untuk kembali ke jalur yang benar. Meskipun demikian, penting untuk memastikan bahwa program ini dilaksanakan dengan memperhatikan hak asasi manusia dan menghindari segala bentuk kekerasan fisik maupun mental.

Menteri Pigai juga menyoroti pentingnya evaluasi yang berkelanjutan terhadap program ini. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini efektif dalam mencapai tujuannya dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi para siswa. Selain itu, evaluasi juga dapat membantu untuk mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI dan pihak sekolah, dalam rangka pelaksanaan program ini. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Selain itu, koordinasi juga dapat membantu untuk mengatasi berbagai kendala yang mungkin timbul selama pelaksanaan program.

Program pembinaan siswa bermasalah di lingkungan militer ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kenakalan remaja dan meningkatkan kualitas pendidikan. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa program ini bukanlah solusi tunggal dan perlu didukung oleh upaya-upaya lain, seperti peningkatan kualitas pengajaran, peningkatan peran orang tua dalam pendidikan, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan.

• Pembentukan Mental
• Pengembangan Karakter Positif
• Penanaman Disiplin
• Peningkatan Rasa Tanggung Jawab